GATRABALI.COM, BULELENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Peninjauan tersebut dinilai penting agar program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat benar-benar berjalan efektif, tepat sasaran, serta terhindar dari potensi penyimpangan.
Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengatakan sejumlah persoalan yang mencuat dalam pelaksanaan program menjadi perhatian, termasuk dugaan mark-up harga dan pola distribusi bantuan yang dinilai masih perlu penyempurnaan.
“Hari ini yang harus dibenahi bukan anak-anak kita, tetapi orang-orang yang mengurus MBG ini. Ada catatan soal mark-up harga dan sebagainya, ini menjadi catatan kita bersama,” katanya, Senin (14/7/2026).
Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program nasional tersebut harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat. Dengan begitu, setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi kelompok sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sebagai masukan, Ngurah Arya mengusulkan agar pola penyaluran bantuan ditinjau kembali. Ia menilai bantuan senilai Rp15 ribu per hari lebih efektif jika disalurkan langsung kepada keluarga penerima melalui rekening orang tua maupun rekening siswa yang berasal dari kelompok masyarakat Desil 1 hingga Desil 5.
“Berikan langsung kepada orang tuanya atau anak-anak kita buatkan rekening. Entah mau dipakai membeli makanan atau menjadi uang saku, silakan. Jangan sampai anggaran itu justru dinikmati pihak-pihak yang secara ekonomi sudah mapan,” terangnya.
Politisi asal Kecamatan Gerokgak itu berpandangan bahwa orang tua memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan konsumsi anak-anaknya. Karena itu, pemberian bantuan secara langsung dinilai memberi keleluasaan bagi keluarga untuk menyediakan makanan yang lebih sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan gizi masing-masing anak.
Selain menyoroti pelaksanaan MBG bagi peserta didik, DPRD Buleleng juga memberikan perhatian terhadap program pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan balita. Menurut Ngurah Arya, upaya pencegahan stunting sebaiknya lebih difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) karena menjadi fase paling menentukan bagi tumbuh kembang anak.
Ia mengusulkan agar anggaran yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita dikelola melalui Kementerian Kesehatan dengan melibatkan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara lebih terarah dan tepat sasaran.
“Pemerintah boleh memiliki kebijakan yang baik, tetapi masyarakatlah yang akan menilai manfaatnya. Karena itu, dengarkan kebutuhan masyarakat, khususnya mereka yang benar-benar membutuhkan,” tandasnya.(adv/gb)
