GATRABALI.COM, GIANYAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gianyar menggelar sidang paripurna dengan agenda utama membahas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Gianyar pada Senin 15 Juli 2024 tersebut mendapat dukungan dari keempat fraksi yang hadir.
Menurut Wakil Ketua DPRD Gianyar, I Gusti Ngurah Anom Masta, keempat fraksi DPRD yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan Indonesia Raya, menyatakan setuju untuk melanjutkan pembahasan lebih lanjut terkait Rancangan Pertanggungjawaban APBD 2023. Fraksi-fraksi tersebut juga menyoroti berbagai aspek kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di tahun yang lalu.
Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Luh Suciningsih menyampaikan apresiasi terhadap capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Fraksi ini menekankan pentingnya mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rekomendasi BPK.
Sementara itu, Fraksi Golkar yang diwakili oleh I Wayan Gede Sudarta menggarisbawahi perlunya sinergi antara berbagai rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang untuk memastikan berjalannya efektivitas program pembangunan di masa mendatang. Mereka juga menyoroti isu-isu terkait pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan masalah lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kondisi gedung sekolah.
Fraksi Demokrat yang diwakili Ida Bagus Rai Artha menyoroti optimalisasi pendapatan daerah melalui berbagai sektor, sambil mempertahankan efisiensi dalam belanja daerah tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat. Mereka juga mengajukan peningkatan pengelolaan aset daerah sebagai salah satu fokus untuk tahun mendatang.
Terakhir, Fraksi Indonesia Raya yang diwakili I Gusti Ngurah Agus Supriadi mengapresiasi pencapaian target pendapatan daerah yang telah terlaksana, sambil mendorong pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Upaya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah juga menjadi sorotan mereka.
Sidang paripurna ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi pembangunan Kabupaten Gianyar ke depan, dengan memperhatikan berbagai masukan dan evaluasi dari seluruh fraksi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.(gb)


