GATRABALI,COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, mengikuti wawancara evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI secara daring, pada Senin 28 Oktober 2024.
Acara berlangsung di Ruang Rapat Sandat, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfos) Provinsi Bali, dan dihadiri oleh Kepala Diskominfos Provinsi Bali, Gede Pramana, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali.
Wawancara ini bertujuan sebagai klarifikasi dan validasi oleh Asesor Eksternal terhadap bukti dukung yang disampaikan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dengan merujuk pada 45 indikator evaluasi.
Dalam pemaparannya, Sekda Dewa Indra menyatakan bahwa indeks SPBE merupakan indikator penting untuk menilai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan. Ia mengungkapkan bahwa Provinsi Bali telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan indeks SPBE mencapai 4,07 pada tahun 2023, yang tetap dalam kategori sangat baik dengan skala maksimal 5,0.
“Kemajuan ini mencerminkan bahwa digitalisasi di Bali semakin matang dan memberikan dampak positif terhadap efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik,” tuturnya.
Dewa Indra juga menekankan komitmen Pemprov Bali dalam menerapkan kebijakan terkait implementasi SPBE yang mencakup arsitektur, manajemen data, pengembangan aplikasi, pusat data, layanan jaringan, dan keamanan informasi. Semua ini diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021.
Sebagai langkah untuk meningkatkan keamanan layanan digital, Pemprov Bali telah membentuk Tim IT Security Assessment (ITSA) yang bertugas mengidentifikasi dan menangani potensi kerentanan. Tim ini berkolaborasi intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan digital bersertifikat, seperti Perisai dan Sysbrayker, untuk melakukan pengujian keamanan sebelum layanan dirilis. Masyarakat umum juga dilibatkan melalui website Bug Bounty untuk melaporkan kerentanan keamanan.
Selain itu, Pemprov Bali meluncurkan layanan digital terintegrasi bernama Love Bali dan Love Bali Endpoint, yang memfasilitasi pungutan wisatawan asing secara mandiri maupun melalui pihak akomodasi, DTW, agen perjalanan, dan cruise agent.
“Dengan berbagai terobosan inovasi ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan digital di Provinsi Bali demi kenyamanan dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat,” tambah Sekda Dewa Indra.
Wawancara evaluasi yang berlangsung selama dua jam ini dievaluasi oleh Asesor Prof. M. Udin Harun Al Rasyid, Ph.D., yang memberikan penilaian terhadap kemajuan dan upaya digitalisasi yang telah dilakukan oleh Pemprov Bali.(gus/gb)
