GATRABALI.COM, DENPASAR – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, mengingatkan masih adanya persoalan fundamental yang perlu segera diatasi, yakni ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata dan terkonsentrasinya aktivitas investasi di Bali Selatan.
Hal itu mengemuka dalam Forum Balinomics 2026 yang digelar Bank Indonesia di Padma Resort Legian, Bali, 9 September 2026. Forum bertema “Menjaga Stabilitas dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Bali untuk Akselerasi Ekonomi Kerthi Bali”. Forum ini mempertemukan pemerintah daerah, otoritas moneter, akademisi, perbankan, pelaku usaha, UMKM, asosiasi industri hingga Majelis Desa Adat.
Achris Sarwani menyampaikan, selain pertumbuhan ekonomi yang positif, kondisi inflasi Bali juga masih terkendali. Inflasi Bali pada Agustus 2026 tercatat 3,45 persen (yoy), sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan turut menopang aktivitas ekonomi daerah.
“Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan perekonomian Bali tetap tumbuh kuat pada kisaran 5,4 persen hingga 5,9 persen,” kata Achris.
Meski demikian, menurut dia, pertumbuhan tersebut masih menghadapi tantangan struktural. Struktur ekonomi Bali dinilai terlalu terkonsentrasi pada sektor tersier, khususnya pariwisata, sehingga relatif rentan terhadap gejolak eksternal.
Selain itu, investasi dan aktivitas ekonomi juga masih terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan atau Sarbagita. Kondisi tersebut dinilai perlu dibenahi agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkumpul di kawasan tertentu.
Sementara itu, mewakili Gubernur Bali, Koordinator Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Prof. Dr. drh. I Made Damriyasa menegaskan transformasi ekonomi Bali harus dilakukan dengan membangun keterhubungan antarsektor.
Hal itu sejalan dengan arah Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023 dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Enam sektor unggulan yang harus saling terhubung meliputi pertanian dalam arti luas, kelautan dan perikanan, industri manufaktur, IKM/UMKM/koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata. “Yang dibangun bukan sekadar diversifikasi sektor, tetapi keterhubungan antar sektor,” tegas Damriyasa.
Menurutnya, transformasi ekonomi pascapandemi tidak cukup dilakukan dengan menambah sektor baru. Yang lebih penting adalah memastikan sektor-sektor tersebut saling menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya tahan ekonomi Bali.
Sedangkan Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai Bali masih menghadapi tekanan dari dinamika global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, misalnya, berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dan avtur sekaligus mempengaruhi mobilitas penerbangan internasional.
Ia mencatat pertumbuhan Bali pada triwulan II 2026 antara lain ditopang konsumsi pemerintah dan proyek konstruksi. Namun, sektor transportasi dan pergudangan sempat mengalami kontraksi.
Untuk mengatasi hambatan belanja pemerintah dan investasi, Josua menawarkan delapan langkah cepat atau quick wins.
Langkah tersebut mencakup percepatan belanja modal APBD dan DAK fisik serta optimalisasi SILPA, perluasan mitigasi dampak El Niño bagi sektor pertanian, operasi pasar dan penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), serta diplomasi untuk membuka kapasitas rute penerbangan alternatif.
Selain itu, penyaluran KUR sektor primer didorong mencapai sedikitnya 30 persen, disiapkan pipeline 10 proyek investasi di luar Bali Selatan, ditingkatkan kepatuhan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), serta diperkuat peran LPD dan Desa Adat dalam distribusi program MBG, KDMP dan KUR. Josua juga mengingatkan pentingnya menekan economic leakage atau kebocoran nilai tambah ekonomi keluar Bali.
Pariwisata untuk Bali, Bukan Bali untuk Pariwisata
Sementara itu, Ketua BPD PHRI Bali sekaligus Wakil Gubernur Bali periode 2018–2023, Prof. Dr. Ir. Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace, menekankan pentingnya perubahan paradigma dalam pembangunan pariwisata. “Pariwisata untuk Bali, bukan Bali untuk pariwisata,” ujarnya.
Cok Ace menilai pengembangan pariwisata Bali harus memperhatikan daya dukung lingkungan (carrying capacity), termasuk persoalan sampah yang membutuhkan penanganan terpadu.
Ia juga mendorong agar sektor pariwisata menjadi pasar bagi produk lokal. Hotel dan restoran, kata dia, harus semakin banyak menyerap hasil pertanian serta produk UMKM Bali sehingga nilai ekonomi dari aktivitas pariwisata tidak banyak mengalir keluar daerah.
Menurut Cok Ace, transformasi ekonomi Bali harus berjalan melalui tiga pilar secara bersamaan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan terkoordinasi dan tata ruang yang berakar pada budaya Bali. Pelaku usaha harus mengedepankan penciptaan nilai, bukan sekadar mengejar volume. Sementara masyarakat dan desa adat harus ditempatkan sebagai subjek aktif pembangunan.
Dari sisi pembiayaan, Direktur PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) Aradhita Priyanti menyampaikan kesiapan lembaganya mendukung pembangunan daerah melalui skema pinjaman publik, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta jasa konsultasi dan penyiapan proyek.
Menurut Aradhita, pembiayaan PT SMI menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta asesmen kelayakan secara ketat untuk memastikan proyek yang dibiayai berkelanjutan dan selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan.
Forum Balinomics 2026 juga dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bali Triwulan II 2026 dari Bank Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Bali.
Selain itu, BI menyalurkan bantuan sarana dan prasarana pertanian serta perikanan kepada kelompok subak dan nelayan lokal sebagai bagian dari dukungan terhadap penguatan sektor primer.
Melalui forum tersebut, BI dan Pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa menjaga stabilitas ekonomi tidak cukup hanya dengan mempertahankan angka pertumbuhan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan tersebut lebih merata, memperkuat sektor di luar pariwisata, mengurangi ketergantungan terhadap Bali Selatan, sekaligus memastikan semakin banyak nilai tambah ekonomi yang tinggal dan berputar di Bali.(ism/gatrabali)
