GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh aparat penegak hukum yang secara resmi diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di wilayah Kota Denpasar.
Upaya ini juga diiringi dengan penguatan nilai-nilai adat serta penolakan terhadap organisasi yang bertindak di luar koridor hukum dan menampilkan perilaku premanisme.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda Kota Denpasar, MDA Kota Denpasar, serta Forum Perbekel dan Lurah se-Kota Denpasar, yang berlangsung di Kantor Wali Kota Denpasar, Senin (5/5).
Menurut Jaya Negara, sistem keamanan nasional sudah memiliki struktur jelas dari pusat hingga daerah, mulai dari TNI dan Polri dengan perangkatnya di berbagai tingkatan seperti Polda, Polres, hingga Babinkamtibmas dan Babinsa. Di sisi lain, masyarakat Bali juga memiliki struktur pengamanan berbasis adat seperti Pecalang dan Linmas, yang berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dengan pendekatan kearifan lokal.
“Kami menegaskan bahwa hanya aparat resmi dan struktur adat yang memiliki legitimasi menjaga kamtibmas. Segala bentuk organisasi yang membawa keresahan sosial dan menunjukkan tindakan premanisme tidak kami beri tempat di Denpasar,” ujar Jaya Negara.
Ketua MDA Kota Denpasar, AA Ketut Sudiana, turut menyampaikan bahwa organisasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai lokal Bali dan cenderung mengedepankan kekerasan tidak sesuai dengan karakter masyarakat Bali, terlebih sebagai wilayah tujuan wisata dunia.
“Kita sudah punya sistem adat yang kuat seperti Pecalang dan Sipandu Beradat. Keamanan Bali cukup ditangani oleh lembaga-lembaga itu, tanpa perlu campur tangan dari organisasi di luar yang tidak mencerminkan budaya Bali,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolresta Denpasar, Kombes Pol. Mohammad Iqbal Simatupang menyatakan kesiapan jajarannya untuk terus bersinergi menjaga kondusivitas wilayah Denpasar. Ia juga menegaskan bahwa Polri akan bertindak tegas terhadap segala bentuk premanisme.
“Organisasi yang membawa unsur premanisme dan meresahkan masyarakat tidak akan kami toleransi, siapapun pelakunya,” ujarnya.
Dalam pertemuan ini turut hadir Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611/Badung Kolonel Inf. Putu Tangkas Wiratawan, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, perwakilan dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Denpasar, Ketua Forum Perbekel/Lurah, serta para pimpinan perangkat daerah terkait.(gb)
