GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Bali untuk memperkuat kerja sama dalam menjalankan pembangunan daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan hanya dapat dijawab melalui kolaborasi yang kuat dengan mengedepankan kepentingan Bali secara menyeluruh dibanding kepentingan wilayah masing-masing.
Pesan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama para bupati dan wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6). Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengendalian inflasi, penanganan stunting hingga percepatan pembangunan infrastruktur.
Dalam arahannya, Koster menegaskan bahwa Bali harus dikelola sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Karena itu, setiap kebijakan pembangunan perlu disusun secara terpadu agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh kabupaten dan kota.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.
Ia menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan yang diraih Bali selama ini tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta dukungan Forkopimda di seluruh daerah.
Menurut Koster, implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali telah memberikan hasil positif yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan maupun penghargaan yang diterima Bali di tingkat nasional. Sejumlah capaian tersebut antara lain keberhasilan dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, serta penanganan stunting.
Ia menilai capaian tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan dengan tetap berpedoman pada arah pembangunan jangka panjang Bali.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Koster juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi, pergudangan, akomodasi, serta sektor makanan dan minuman perlu terus diperkuat.
Dalam forum tersebut, seluruh kepala daerah turut memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, termasuk perkembangan indikator ekonomi dan berbagai program yang telah dijalankan. Koster mengapresiasi karena laporan yang disampaikan telah berbasis data sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan kebijakan.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Selain membahas ekonomi, rakor juga menyoroti pentingnya percepatan realisasi anggaran daerah guna meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan agar dampaknya segera dirasakan masyarakat.
Koster juga mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat posisi petani dan nelayan sebagai pelaku utama sektor pangan di Bali.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Pada sektor infrastruktur, Gubernur memastikan kebijakan transfer anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota tetap dilanjutkan dan ditingkatkan mulai tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Bali.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga citra Bali sebagai destinasi dunia. Menurutnya, persoalan yang terjadi di satu daerah akan berdampak terhadap reputasi Bali secara keseluruhan.
“Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” tegasnya.
Lebih lanjut, Koster meminta seluruh daerah memperketat pengendalian alih fungsi lahan produktif serta lebih selektif dalam penerbitan izin pembangunan hotel dan restoran guna menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sektor pariwisata.
Ia juga mendorong optimalisasi peran Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dalam memperkuat pemasaran hasil pertanian, peternakan, dan perikanan lokal agar terserap lebih luas oleh industri pariwisata.
Menutup rapat koordinasi tersebut, Koster meminta seluruh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota meningkatkan koordinasi lintas sektor agar berbagai program pembangunan dapat berjalan selaras.
“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.
Sementara menanggapi aspirasi sejumlah kepala daerah terkait pemerataan pembangunan, Koster kembali menegaskan pentingnya semangat gotong royong antarwilayah, termasuk dukungan dari daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih kuat.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.(ism/gb)
