GATRABALI.COM, DENPASAR – Upaya optimalisasi Pungutan Bagi Wisatawan Asing (PWA) terus digencarkan Pemerintah Provinsi Bali.
Gubernur Bali, Wayan Koster, mengundang para pelaku usaha pariwisata se-Bali di Art Centre Denpasar, Jumat, 15 Agustus 2025, untuk memberikan pengarahan terkait mekanisme imbal jasa bagi mitra manfaat dan endpoint PWA.
Dalam kesempatan itu, Koster menyoroti capaian PWA yang belum sesuai target. Tahun 2024, penerimaan PWA hanya Rp318 miliar atau 32% dari kewajiban yang seharusnya dibayar wisatawan asing. Sedangkan pada 2025, hingga pertengahan Agustus, capaian baru Rp229 miliar atau 34%.
“Masih sangat jauh dari yang kita harapkan,” tegas Gubernur Koster.
Ia menjelaskan, penyebab rendahnya capaian PWA salah satunya karena Perda Bali Nomor 6 Tahun 2023 belum mengatur imbal jasa bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pemungutan. Melalui revisi, kini telah terbit Perda Bali Nomor 2 Tahun 2025 yang memberikan kepastian insentif.
“Dengan regulasi baru ini, mitra manfaat maupun endpoint bisa mendapatkan imbal jasa maksimal 3% dari pembayaran, dibayarkan setiap triwulan,” jelasnya di hadapan para pimpinan hotel dan pengelola usaha pariwisata.
Koster menekankan pentingnya dukungan pelaku usaha pariwisata untuk mendaftar sebagai mitra manfaat atau endpoint. Menurutnya, PWA bukan sekadar pungutan, melainkan instrumen untuk membangun pariwisata Bali yang berkelanjutan.
Dana PWA akan dialokasikan untuk perlindungan budaya, pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas pariwisata budaya Bali, penanganan sampah, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta peningkatan kenyamanan wisatawan.
“Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menyajikan laporan penerimaan dan penggunaan dana PWA secara transparan dan akuntabel. Ini adalah langkah bersama untuk menjaga Bali tetap berkualitas, bermartabat, dan nyaman bagi wisatawan asing,” pungkas Koster.(ism/gb)
