GATRABALI.COM, DENPASAR – Penguatan tata kelola pemerintahan kembali menjadi sorotan Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, secara resmi melantik Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali dalam seremoni yang digelar di Gedung Wiswa Sabha, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyampaikan penghargaan kepada pejabat sebelumnya atas kontribusi dan pendampingan yang telah diberikan kepada Pemprov Bali, khususnya dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ia berharap kepemimpinan baru dapat semakin memperkuat sistem pengawasan dan memperdalam kolaborasi lintas lembaga.
Menurut Koster, sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP sangat krusial dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan transparan, efektif, serta berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Masukan dan pengawasan yang konstruktif sangat kami perlukan agar setiap program pembangunan tepat sasaran dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Setya Nugraha, yang turut hadir dalam acara tersebut, menegaskan bahwa BPKP memiliki mandat strategis dalam mengawal pembangunan daerah. Ia memaparkan lima fokus utama pengawasan, yakni penguatan tata kelola, pencegahan fraud, manajemen risiko dan sistem peringatan dini, peningkatan efektivitas pembangunan, serta penguatan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah.
Selain berfungsi sebagai pengawas internal, BPKP juga memiliki peran sebagai auditor Presiden dalam memastikan target pembangunan nasional di daerah dapat tercapai. Termasuk di dalamnya audit investigatif dan penghitungan kerugian negara apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Terkait capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali, Setya mengingatkan bahwa opini tersebut tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari proses pembenahan. Ia menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan agar kualitas belanja daerah semakin efisien dan berdampak nyata, terutama pada sektor prioritas seperti ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, stunting, UMKM, dan pariwisata.
Gubernur Koster juga menyoroti sejumlah tantangan aktual, khususnya di sektor pariwisata, seperti kemacetan, praktik usaha akomodasi tanpa izin, hingga optimalisasi pungutan wisatawan asing. Ia menegaskan bahwa pembenahan sektor ini memerlukan pengawasan ketat dan koordinasi yang solid dengan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam konteks pembangunan infrastruktur, Pemprov Bali terus mendorong percepatan proyek konektivitas antarwilayah dengan dukungan pemerintah pusat. Beberapa rencana strategis yang tengah dikembangkan antara lain pembangunan jalan alternatif (shortcut), pembukaan ruas jalan baru, hingga sistem transportasi bawah tanah (subway) yang menghubungkan kawasan Bandara Internasional Ngurah Rai dengan pusat-pusat destinasi wisata.
Koster menegaskan, penguatan pengawasan harus berjalan seiring dengan transformasi ekonomi Bali dan implementasi visi pembangunan jangka panjang Bali Era Baru 2025–2125.
“Opini WTP harus diiringi kualitas pengelolaan yang sesungguhnya. Pengawasan diperketat agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat,” tegasnya.(ism/gb)
