GATRABALI.COM, DENPASAR – Aspirasi masyarakat Desa Ungasan terkait penutupan akses jalan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) akhirnya mendapat titik terang.
Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Gubernur Bali Wayan Koster memanggil pihak manajemen GWK untuk berdialog dan mencari solusi terbaik.
Pertemuan yang digelar di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Selasa, 14 Oktober 2025, menghasilkan kesepakatan bahwa akses jalan di sekitar kawasan GWK akan tetap dibuka untuk masyarakat.
Bupati Adi Arnawa mengungkapkan, kesepahaman telah dicapai antara Pemerintah Kabupaten Badung dan pihak pengelola GWK.
“Kami bersama Bapak Gubernur Bali telah memanggil manajemen GWK untuk menindaklanjuti aspirasi warga. Pihak GWK sepakat untuk tetap memberikan akses bagi masyarakat menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujarnya.
Kesepakatan tersebut tidak hanya bersifat lisan, namun akan diperkuat dengan perjanjian tertulis (hitam di atas putih) dalam bentuk perjanjian pinjam pakai lahan antara pihak GWK dan Pemkab Badung.
Dengan demikian, lahan milik GWK yang selama ini digunakan masyarakat sebagai akses jalan umum akan tetap berfungsi sebagaimana sebelumnya.
“Perjanjian ini memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi. Kami ingin persoalan yang sempat menimbulkan keresahan dapat diselesaikan dengan cara baik dan saling menghormati,” tegas Bupati Adi Arnawa, yang dalam pertemuan tersebut juga didampingi Komisaris Utama GWK Mayjen (Purn) Sang Nyoman Suwisma.
Bupati menambahkan, langkah ini bukan hanya soal membuka jalan, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan keberlanjutan pembangunan di wilayah Ungasan. Ia menegaskan bahwa Pemkab Badung selalu menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
“Kami berharap suasana di sekitar GWK kembali kondusif, dan hubungan antara masyarakat, pemerintah, serta pengelola GWK tetap harmonis. Pemerintah berkomitmen membangun dengan prinsip inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama,” imbuhnya.
Kesepakatan antara Pemkab Badung, Pemprov Bali, dan manajemen GWK ini disambut positif oleh masyarakat Desa Ungasan.
Solusi dialogis tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah hadir sebagai penengah yang mampu mengakomodasi kepentingan publik tanpa mengabaikan tata kelola kawasan pariwisata strategis.(ri/gb)
 akhirnya mendapat titik terang){kind=link}