GATRABALI.COM, DENPASAR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Rabu, 15 Oktober 2025, di ruang sidang utama DPRD Bali.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Bali I Wayan Disel Astawa dan Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama jajaran Sekretariat Daerah dan seluruh anggota dewan.
Agenda utama rapat adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda PKB).
Melalui juru bicara Ni Made Sumiati, S.H., Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas rancangan RAPBD 2026 yang dinilai telah disusun dengan asas kehati-hatian dan sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, fraksi ini menekankan pentingnya keberpihakan anggaran pada pelestarian lingkungan dan nilai budaya Bali.
“Penyusunan APBD Semesta Berencana harus berlandaskan prinsip good financial governance dan berpihak pada pelestarian lingkungan serta nilai budaya lokal. Anggaran tidak hanya soal angka, tetapi instrumen mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali,” ujar Ni Made Sumiati.
PDI Perjuangan juga mendukung penyertaan modal bagi Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebagai langkah memperkuat ekonomi berbasis budaya, namun meminta agar sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara transparan.
Sementara itu, Ni Putu Yuli Artini, S.E., dari Fraksi Partai Golkar menyoroti adanya penurunan target pendapatan daerah dari Rp4,2 triliun pada 2025 menjadi Rp3,9 triliun di tahun 2026.
Golkar mempertanyakan dasar perhitungan tersebut dan menilai pemerintah provinsi tampak pesimistis terhadap potensi ekonomi daerah.
“Kami melihat ada penurunan signifikan dalam target pendapatan. Ini menimbulkan kesan pesimistis, padahal saudara Gubernur menyebut proyeksi ekonomi 2026 bersifat optimistis. Mohon penjelasan mengenai dasar perhitungannya,” tegas Ni Putu Yuli Artini.
Terkait rencana penyertaan modal sebesar Rp1,4 triliun untuk Perseroda PKB, Golkar menekankan perlunya kajian mendalam.
“Kami mendukung pengembangan Pusat Kebudayaan Bali, tetapi penggunaan dana dan proyeksi pendapatan harus jelas agar tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Dalam pandangannya, I Komang Wirawan, S.H., dari Fraksi Demokrat–NasDem menyatakan dukungan terhadap semangat optimisme pembangunan Bali, namun mengingatkan agar perencanaan APBD 2026 disusun secara realistis berdasarkan capaian tahun berjalan.
“Target pendapatan harus disusun berdasar data riil, bukan semata asumsi. Kami ingin RAPBD yang realistis, bukan yang hanya tampak ambisius di atas kertas,” ujar I Komang Wirawan.
Fraksi Demokrat–NasDem juga menyoroti isu kemacetan, pengelolaan sampah, dan efektivitas Trans Metro Dewata.
“Kami mendorong agar dana dari PKB dan BBNKB difokuskan untuk pembangunan serta perbaikan jalan, karena infrastruktur yang baik adalah wajah utama pariwisata Bali,” tambahnya.
Fraksi ini juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam proyek strategis seperti Tol Gilimanuk–Denpasar dan Bandara Bali Utara.
Pandangan Fraksi Gerindra–PSI yang dibacakan oleh Gede Harja Astawa, S.H., M.H., menekankan perlunya transparansi dan kepatuhan regulasi dalam penyusunan RAPBD 2026.
Fraksi ini menemukan ketidaksesuaian antara data analisis investasi dan peraturan yang menjadi dasar hukum penyertaan modal Perseroda PKB.
“Analisis investasi untuk penyertaan modal harus lebih detail dan berbasis data kuantitatif. DPRD memerlukan kejelasan terkait rencana bisnis, proyeksi keuntungan, dan dokumen pendukung agar kebijakan ini akuntabel,” kata Gede Harja Astawa.
Selain itu, Gerindra–PSI meminta pemerintah bersikap tegas dalam persoalan pagar GWK dan dugaan pembalakan liar di Buleleng.
“Kami mendorong Gubernur untuk menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dan membuktikan bahwa kepemimpinan bukan hanya kata, tapi tindakan nyata,” tegasnya.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD Bali sepakat kedua Raperda dibahas lebih lanjut.
Namun, masing-masing fraksi menekankan pentingnya transparansi, akurasi data, serta kehati-hatian dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan investasi daerah.
Rapat paripurna yang dipimpin Dewa Made Mahayadnya tersebut berlangsung dinamis dan menjadi wujud komitmen DPRD Bali dalam mengawal tata kelola keuangan daerah yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian budaya Bali.(ri/gb)
 Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026){kind=link}