GATRABALI.COM, DENPASAR – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) meresmikan Perdagangan Internasional Perdana Unit Karbon Indonesia melalui Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) di Main Hall BEI, Senin, 20 Januari 2025.
Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam penyelenggaraan perdagangan karbon di Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin peresmian ini bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif OJK Inarno Djajadi, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, dan Direktur Utama BEI Iman Rachman. Acara ini juga dihadiri sejumlah perwakilan negara sahabat, anggota Komisi XII DPR RI, pimpinan kementerian/lembaga, dunia usaha, serta asosiasi terkait.
Peresmian ini merupakan implementasi dari komitmen Indonesia setelah COP 29 dan bukti bahwa Artikel 6 Perjanjian Paris dapat dijalankan. Langkah ini juga menjadi penguatan untuk mendorong dan mengakselerasi target 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) yang akan disampaikan selambatnya 10 Februari 2025.
Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa elemen penting dalam ekosistem karbon Indonesia, seperti Sistem Registri Nasional (SRN), Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi (MRV), Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), serta mekanisme Otorisasi dan Corresponding Adjustment (CA), telah diperkuat untuk memastikan integritas perdagangan karbon.
“Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang dihasilkan oleh Indonesia telah dipastikan memiliki integritas tinggi,” ujar Hanif.
Indonesia telah mengotorisasi 1.780.000 ton CO2e untuk perdagangan karbon luar negeri, berasal dari berbagai sektor energi, termasuk PLTGU Priok Blok 4, PLTGU Grati Blok 2, PLTM Gunung Wugul, PLTGU PJB Muara Karang Blok 3, dan PLTGU Muara Tawar Blok 2.
Sistem perdagangan IDXCarbon yang diawasi oleh OJK telah terintegrasi dengan SRN PPI. Direktur Utama BEI Iman Rachman menyampaikan bahwa sistem IDXCarbon menggabungkan praktik terbaik dunia dalam perdagangan kuota emisi dan kredit karbon.
“Perdagangan internasional perdana hari ini menunjukkan kesiapan dan kelengkapan sistem IDXCarbon untuk mendukung perdagangan karbon domestik maupun internasional,” katanya.
Sejak diluncurkan pada 26 September 2023, IDXCarbon telah mencatat perkembangan signifikan. Hingga akhir 2024, peserta terdaftar sebagai pengguna jasa Bursa Karbon mencapai 100 partisipan, meningkat pesat dari 16 peserta pada awal peluncuran. Secara kumulatif, IDXCarbon telah memperdagangkan satu juta ton unit karbon.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar memuji kolaborasi cepat antara kementerian dan lembaga terkait. Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto yang berhasil mempercepat peresmian perdagangan karbon internasional ini dalam waktu tiga bulan.
Keberhasilan perdagangan karbon luar negeri bergantung pada kolaborasi antara negara, swasta, institusi keuangan, filantropi, perbankan, dan pihak lainnya.
“Perdagangan karbon ini adalah aksi kolektif yang memerlukan peran semua pihak untuk mendukung keberlanjutan ekosistem karbon global,” tutup Mahendra. (gus/gb)
/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Republik Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)){kind=link}