GATRABALI.COM, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang Berkedudukan di Luar Negeri, Kamis, 12 Maret 2026.
Kebijakan ini diterbitkan untuk memperkuat kerja sama keuangan lintas negara sekaligus menjaga stabilitas sektor jasa keuangan nasional.
Melalui aturan yang dikenal sebagai Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2025, OJK memberikan kepastian hukum bagi keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing di Indonesia. Selain itu, pengaturan ini juga memastikan seluruh kegiatan yang dilakukan tetap berada dalam kerangka pengawasan yang prudent, transparan, dan akuntabel.
Penerbitan regulasi tersebut merupakan respons terhadap semakin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan keuangan global yang mendorong peningkatan kerja sama pembiayaan lintas negara.
OJK memandang perusahaan atau badan hukum yang berkantor pusat di luar negeri dan tidak memiliki kantor cabang maupun anak perusahaan di Indonesia memerlukan saluran resmi untuk menjalankan kegiatan pemasaran, pertukaran informasi, serta koordinasi usaha. Kehadiran Kantor Perwakilan PVL diharapkan dapat menjadi penghubung antara kantor pusat di luar negeri dengan mitra bisnis maupun nasabah di Indonesia.
Dalam POJK 41/2025, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVL) mencakup berbagai entitas, seperti perusahaan pembiayaan, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan modal ventura, perusahaan pergadaian, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, lembaga pembiayaan ekspor impor, hingga perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
Adapun Kantor Perwakilan PVL (KPPVL) didefinisikan sebagai kantor dari lembaga jasa keuangan yang berbadan hukum dan berkantor pusat di luar negeri yang berfungsi sebagai penghubung dengan berbagai pihak di Indonesia.
Dalam praktiknya, KPPVL diperbolehkan menjalankan sejumlah kegiatan di Indonesia, antara lain memberikan informasi kepada pihak ketiga mengenai prosedur hubungan dengan kantor pusat di luar negeri, membantu pengawasan pembiayaan yang berlangsung di Indonesia, serta bertindak sebagai pengawas proyek yang didanai oleh kantor pusat.
Selain itu, kantor perwakilan juga dapat melakukan promosi lembaga keuangan asing, menjadi perwakilan dalam komunikasi dengan instansi terkait, menyediakan informasi ekonomi dan perdagangan Indonesia, hingga membantu eksportir nasional memperoleh akses pasar internasional melalui jaringan global yang dimiliki lembaga tersebut.
KPPVL juga diharapkan dapat mendorong peningkatan penyertaan modal dan pembiayaan dari luar negeri untuk proyek-proyek prioritas di Indonesia serta membantu penanganan pengaduan konsumen atau nasabah.
Meski demikian, OJK menegaskan bahwa kantor perwakilan tersebut tidak diperkenankan menjalankan kegiatan usaha lembaga pembiayaan secara langsung di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus menciptakan persaingan yang sehat bagi industri keuangan domestik.
Untuk mendukung implementasi regulasi tersebut, OJK akan menggelar sosialisasi POJK 41/2025 pada 12 Maret 2026. Kegiatan ini dilanjutkan dengan Licensing Day Kantor Perwakilan PVL, berupa pendampingan langsung bagi calon pemohon perizinan melalui sesi konsultasi satu per satu.
Melalui penerbitan aturan ini, OJK berharap keberadaan kantor perwakilan lembaga jasa keuangan asing dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, memperluas akses pembiayaan internasional, serta mendukung pengembangan berbagai sektor prioritas di Indonesia dalam kerangka pengawasan yang kuat dan berintegritas. (ism/gb)
 menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan OJK Nomor 41 Tahun 2025 tentang Kantor Perwakilan Lembaga Pembiayaan){kind=link}