GATRABALI.COM, BULELENG – Dalam rangka mendukung kelancaran dan menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bali yang damai dan bermartabat, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) didorong untuk berperan aktif dalam mencegah penyebaran hoaks.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Bali, NTB, dan NTT, Dr. I Nengah Muliarta, S.Si., M.Si., dalam seminar pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Buleleng pada Senin, 10 Juni 2024.
Dalam paparannya, Muliarta, seorang akademisi Universitas Warmadewa, menekankan bahwa hoaks dapat menjadi ancaman serius bagi demokrasi, terutama di era digital saat ini.
“Hoaks dapat memicu polarisasi, perpecahan, dan bahkan kekerasan. Oleh karena itu, peran OKP sangat penting dalam memerangi hoaks dan memastikan informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang benar dan akurat,” ujarnya.
Muliarta menambahkan bahwa OKP memiliki potensi besar untuk menjangkau kaum muda, yang merupakan pengguna media sosial paling aktif.
“Dengan melakukan edukasi dan literasi media kepada kaum muda, OKP dapat membantu membangun masyarakat yang cerdas dan kritis dalam menerima informasi,” jelasnya.
Selain itu, pria asal Klungkung yang juga merupakan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP RI Wilayah Bali ini, mendorong OKP untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, media massa, dan organisasi masyarakat sipil, dalam memerangi hoaks.
“Dengan bersama-sama, kita dapat membangun ekosistem digital yang sehat dan kondusif untuk Pemilu yang damai dan bermartabat,” pungkasnya.
Muliarta menggarisbawahi bahwa melalui pendekatan kreatif dan kolaboratif, OKP dapat menjadi agen perubahan yang mendorong transparansi dan kebenaran. Inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif hoaks terhadap proses demokrasi dan memastikan bahwa Pilkada Bali berlangsung dalam suasana yang sehat dan informatif.
Ketua KPU Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, S.TP., M.P., juga menyuarakan harapan agar pemuda berperan aktif dalam kepemiluan.
“Peran anak muda menjadi penting agar bonus demografi dapat dirasakan manfaatnya. Saya tantang anak muda masuk bertugas sebagai KPPS,” tegasnya.
Lidartawan juga mendorong organisasi kepemudaan untuk mengadvokasi agar peserta pemilu tidak lagi berkampanye dengan memasang baliho.
“Penggunaan baliho tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan Provinsi Bali tentang pengurangan timbulan sampah plastik. Mestinya peserta pemilu sejalan dengan kebijakan pemerintahan daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng, Komang Kappa Tri Aryandono, S.IP., M.M., mengakui bahwa kegiatan seminar ini sengaja menyasar kalangan pemuda karang taruna, mahasiswa, dan pelajar dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan animo seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak nasional tahun 2024, khususnya pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Buleleng.
“Kami berpesan kepada seluruh pengurus maupun anggota ormas, LSM, dan OKP yang hadir pada acara ini, agar membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Buleleng tahun 2024,” tegasnya.
Dengan partisipasi aktif dari OKP dan masyarakat, diharapkan Pilkada Bali 2024 dapat berjalan dengan damai, jujur, dan adil, mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. (gus/gb)
 Bali yang damai dan bermartabat){kind=link}