GATRABALI.COM, BULELENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja dengan mitra komisi untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kegiatan ini diadakan pada Senin, 11 November 2024, dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan evaluasi dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengenai program kerja, prioritas, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemerintahan di tahun mendatang.
Rapat kerja pertama dipimpin oleh Ketua Komisi I, Ni Luh Marleni, yang menyoroti dua isu utama. Pertama, terkait dengan optimalisasi penyediaan jaringan internet di seluruh wilayah Kabupaten Buleleng.
Kedua, mengenai komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam pembentukan Peraturan Bupati yang dapat memberikan beban tambahan kepada masyarakat sebagai implementasi dari Peraturan Daerah.
Sementara itu, dalam rapat kerja Komisi II, dibahas beberapa hal yang memerlukan dukungan anggaran dari DPRD. Salah satunya adalah Dinas Pertanian yang memerlukan dukungan Peraturan Daerah (Perda) untuk tata kelola Pelayanan Rumah Potong Hewan.
Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah juga mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk mendukung program delapan Destinasi Wisata (DTW), termasuk di Desa Julah, serta pengembangan kreativitas Pokdarwis dan promosi DTW.
Ketua Komisi III, Ketut Susila Umbara, mengusulkan agar potensi pendapatan daerah, khususnya dari pajak dan retribusi, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Komisi III juga menekankan perlunya perhatian terhadap sumber pendapatan lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Komisi IV, yang dipimpin oleh Ketua Komisi Nyoman Sukarmen, memfokuskan pembahasan pada fasilitas pendidikan di Kabupaten Buleleng. Komisi IV menyoroti perlunya penyediaan komputer, buku paket, ruang kelas, serta pemenuhan tenaga guru agama di beberapa sekolah, terutama di SD dan SMP.
Komisi ini juga mengingatkan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi yang dinilai sering menjadi kendala.
Dalam sektor olahraga, Komisi IV berharap pemerintah daerah memberikan bonus kepada atlet Porsenijar untuk memotivasi prestasi mereka dan melakukan perbaikan pada beberapa venue cabang olahraga, khususnya di GOR Bhuana Patra.
“Komisi IV juga menekankan pentingnya optimalisasi pengawasan terhadap perusahaan di Kabupaten Buleleng dan penyediaan tenaga mediator di Dinas Tenaga Kerja,” ujarnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang mendalam dan memadai antara DPRD dan pemerintah daerah, sehingga Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat disempurnakan dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kabupaten Buleleng. Pembahasan lanjutan akan dilaksanakan dalam agenda rapat berikutnya. (gus/gb)
 Kabupaten Buleleng menggelar rapat kerja dengan mitra komisi untuk membahas Rancangan){kind=link}