GATRABALI.COM, BULELENG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 30 Oktober 2024, dengan agenda utama Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan Pemerintah Daerah Buleleng.
Keempat Ranperda tersebut meliputi Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 tentang Kerja Sama Daerah, Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Ranperda tentang Penanggulangan Bencana.
Rapat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan awal yang telah dilaksanakan pada 28 Oktober 2024, di mana masing-masing fraksi menyampaikan pandangan umum terkait keempat Ranperda tersebut.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Wayan Masdana, menyatakan dukungan terhadap upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi. Mengenai Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada empat BUMD, yakni Perumda Pasar Argha Nayottama, Perumda Air Minum Tirtha Hita Buleleng, Perumda Swatantra, dan PT. BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya penyertaan modal yang disesuaikan dengan kemampuan daerah, mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017.
Ketut Dody Tisna Adi, perwakilan Fraksi Golkar, menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan keempat Ranperda tersebut. Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya alokasi APBD 2025 untuk perbaikan fasilitas umum, seperti drainase, jalan kabupaten, lampu penerangan, pengelolaan irigasi, serta peningkatan sanitasi.
Fraksi Nasdem, melalui juru bicara I Wayan Edi Parsa, mendukung penambahan penyertaan modal bagi BUMD yang dinilai telah memberikan kontribusi terhadap PAD dan pelayanan publik. Namun, Fraksi Nasdem mengingatkan bahwa besaran penyertaan modal harus didasarkan pada rencana bisnis yang matang agar optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Luh Marleni dari Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap kenaikan target PAD sebesar 1.85 persen pada 2025. Fraksi Gerindra setuju untuk mendukung Ranperda Penyertaan Modal kepada BUMD, namun menekankan pentingnya profesionalitas dan transparansi manajemen serta pertanggungjawaban keuangan dari semua direksi BUMD.
Fraksi Demokrat-PKB yang diwakili H. Mulyadi Putra juga menyetujui pembahasan keempat Ranperda hingga menjadi Perda. Fraksi ini mengingatkan pentingnya penyertaan modal bagi BUMD dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja, serta meminta proyeksi kontribusi terhadap PAD 2025.
Wakil Ketua DPRD Buleleng, I Nyoman Gede Wandira Adi, menyampaikan bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pandangannya terhadap keempat Ranperda yang diajukan. Dia berharap agar dalam rapat paripurna berikutnya, Pj. Bupati Buleleng dapat memberikan jawaban yang memenuhi harapan dan masukan dari setiap Fraksi.
“Pada rapat paripurna selanjutnya, kami harap Pj. Bupati Buleleng dapat memberikan jawaban atas semua pertanyaan dan masukan dari masing-masing Fraksi di DPRD Buleleng,” tandas Wandira Adi.
Dengan berlanjutnya pembahasan ini, Pemerintah Kabupaten Buleleng bersama DPRD diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang dapat mendorong kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat kualitas layanan publik. (gb)
 Kabupaten Buleleng menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 30 Oktober 2024){kind=link}