GATRABALI.COM, BULELENG – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bali, Agung Bagus Pratiksa Linggih atau yang dikenal Ajus Linggih, mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang telah terbentuk di Pulau Dewata agar menjalin mitra strategis dengan Bulog dan Pertamina.
“Saya mendorong KDMP bermitra dengan Bulog dan Pertamina untuk membantu menjaga stabilitas harga beras dan elpiji 3 kilogram,” kata Ajus Linggih dalam kegiatan resesnya dengan masyarakat Buleleng.
Dalam kegiatan menyerap aspirasi dari masyarakat terkait kendala yang masih dirasakan warga, mereka mengeluhkan masih saja terjadi kelangkaan beras maupun elpiji 3 kilogram.
Oleh karenanya, politisi Golkar ini berharap KDMP menjalin kemitraan dengan Bulog dan Pertamina. Selain untuk membantu menjaga stabilitas harga, sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Dengan menjadi mitra strategis, maka stok kebutuhan masyarakat tetap terjaga dan harga bisa lebih stabil sesuai HET. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan harga yang terjangkau,” ucap Ajus Linggih.
Pihaknya berharap langkah ini bisa benar-benar membantu masyarakat dan memperkuat ekonomi desa di Provinsi Bali.
Sebelumnya berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, dinyatakan dari total 716 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk di Bali, belum semuanya aktif menjalankan usaha. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan minimal setiap kecamatan memiliki satu koperasi yang benar-benar bergerak.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan seluruh koperasi secara kelembagaan memang sudah terbentuk. Namun aktivitas usaha di lapangan belum seluruhnya berjalan.
“Secara kelembagaan sudah terbentuk semua 716. Tetapi yang aktif baru sekitar 23,6 persen atau 169 koperasi,” kata Tri Arya.
Menurut dia, indikator aktif yang digunakan adalah koperasi telah menjalankan salah satu unit usaha atau gerai. Sebagian besar koperasi yang sudah bergerak membuka usaha pemenuhan kebutuhan harian masyarakat seperti sembako. Tidak ada kewajiban semua gerai harus sama, namun tergantung potensi desa masing-masing.(ism/gb)
