GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat komitmen dalam mendorong transformasi digital di sektor perlindungan sosial.
Upaya tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Pemkab Buleleng dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penggunaan aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digelar Pemerintah Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Kamis, 7 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.
Bimtek dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Hadir pula sejumlah perangkat daerah dari Kabupaten Buleleng, di antaranya Bappeda Kabupaten Buleleng, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Buleleng.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa digitalisasi bantuan sosial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Transformasi digital dalam perlindungan sosial bukan hanya soal penggunaan aplikasi, tetapi bagaimana kita memastikan bantuan sosial benar-benar diterima masyarakat yang berhak secara cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas instansi dalam mendukung implementasi sistem perlindungan sosial berbasis digital di Bali.
“Data yang terintegrasi dan valid menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola bantuan sosial yang efektif. Karena itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama dalam mendukung digitalisasi ini,” tambahnya.
Bimbingan teknis tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, lembaga, dan instansi terkait. Ega Kurnia Yazid memaparkan materi mengenai teknis operasional Portal Perlindungan Sosial.
Sementara itu, Lady Diandra menyampaikan strategi komunikasi dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial. Materi terkait inklusi keuangan sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan bansos juga disampaikan oleh M. Haekal Dzaky.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap implementasi aplikasi Perlinsos dapat berjalan optimal sekaligus menjadi fondasi pengembangan sistem perlindungan sosial berbasis digital yang terintegrasi di Bali.(adv/gb)
