GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng menegaskan komitmennya untuk memastikan pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pendidikan berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat mengikuti Entry Meeting pemeriksaan kinerja pendahuluan atas pengelolaan dana pendidikan di satuan pendidikan. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Buleleng, Singaraja, Rabu, 9 September 2026.
Pemeriksaan tersebut mencakup pengelolaan dana pendidikan yang bersumber dari APBN, APBD, serta bantuan masyarakat dalam mendukung pemenuhan kebutuhan layanan pendidikan tahun 2025 dan semester I 2026.
Dalam kegiatan yang juga dirangkaikan dengan penyerahan laporan hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara dan daerah semester I 2026 tersebut, Bupati Sutjidra menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan dalam menentukan kualitas sumber daya manusia.
“Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang sangat menentukan masa depan bangsa. Pemkab Buleleng senantiasa berkomitmen untuk mengoptimalkan alokasi dan pemanfaatan sumber pendanaan pendidikan agar benar-benar efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Menurut Sutjidra, pemeriksaan kinerja pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi momentum bagi Pemkab Buleleng untuk mengevaluasi tata kelola pendanaan pendidikan.
Ia berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana pendidikan yang selama ini berjalan.
“Pemeriksaan kinerja pendahuluan ini menjadi momentum yang sangat krusial. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperoleh masukan, evaluasi, serta rekomendasi konstruktif guna mengidentifikasi area perbaikan dalam sistem pengelolaan dana pendidikan di Buleleng,” ujarnya.
Sutjidra juga meminta seluruh perangkat daerah dan jajaran terkait memberikan dukungan penuh kepada tim pemeriksa BPK. Data dan dokumen yang dibutuhkan harus disiapkan serta disampaikan secara transparan, akurat, dan tepat waktu.
“Kami minta untuk memberikan dukungan penuh dan kooperatif kepada tim pemeriksa, menyiapkan dan menyajikan data serta dokumen yang dibutuhkan secara transparan, akurat, dan tepat waktu. Pemeriksaan ini sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan serta kinerja program pendidikan ke depannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira menjelaskan bahwa BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga menyampaikan informasi terkait perkembangan penyelesaian kerugian daerah maupun negara melalui laporan pemantauan.
Dalam kesempatan tersebut, BPK Perwakilan Bali menyerahkan Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Negara kepada Pemkab Buleleng.
Laporan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan penyelesaian kerugian daerah atau negara ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Satria menjelaskan, pemantauan dilakukan secara rutin dua kali dalam setahun. Pemantauan mencakup dua fokus utama, yakni tindak lanjut rekomendasi BPK serta penyelesaian kerugian negara atau daerah.
Menurutnya, laporan pemantauan terkadang kurang mendapat perhatian karena mekanisme dan formatnya berbeda dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler. Karena itu, BPK Perwakilan Bali akan mendorong mekanisme penyerahan laporan yang lebih formal.
Dengan mekanisme tersebut, kepala daerah dan DPRD diharapkan dapat mengetahui perkembangan penyelesaian kerugian daerah maupun negara secara lebih jelas.
Dalam kesempatan yang sama, Satria mengapresiasi perhatian Bupati Buleleng terhadap pengelolaan dana pendidikan. Ia menilai digitalisasi dan penguatan tata kelola dana pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Potensi tersebut antara lain terlihat melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja dan Afirmasi yang menjadi salah satu bentuk dukungan pendanaan pendidikan.
Di akhir kegiatan, BPK Perwakilan Bali mengingatkan jajaran Pemkab Buleleng, khususnya Dinas Pendidikan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BPK. (adv/gatrabali)
