GATRABALI.COM, JEMBRANA – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan taat aturan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Kali ini, langkah strategis dilakukan dengan menjalin kerja sama bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana di bidang hukum perdata dan tata usaha negara.
Kesepakatan ini dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan dan Kepala Kejaksaan Negeri Jembrana, Salomina Meyke Salima, pada Kamis (19/6/2025) di ruang rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana.
Dalam sambutannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Jembrana dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang taat hukum dan menghindari potensi penyimpangan sejak dini.
“Pemerintah daerah membutuhkan mitra yang bisa memberikan panduan hukum yang tepat. Dengan kehadiran Kejari sebagai pendamping, para aparatur lebih percaya diri dalam menjalankan tugas, terutama dalam pelaksanaan anggaran,” ujarnya.
Bupati juga menyoroti pentingnya peran konsultatif Kejari ketika pejabat daerah menghadapi dilema kebijakan, terutama menyangkut legalitas atau regulasi yang saling tumpang tindih.
“Kita sepakat, pencegahan itu jauh lebih baik dibandingkan penindakan. Karena itu, kami berharap kerja sama ini memperkuat kehati-hatian dan profesionalisme dalam bekerja,” tambahnya.
Tak hanya itu, Bupati Kembang mengajak seluruh OPD untuk turut mendukung kerja sama ini dengan menjadikan Kejari sebagai rekan dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan kepastian hukum. Ia berharap kolaborasi ini berdampak langsung pada pelayanan publik yang lebih berkualitas dan aman secara hukum.
Senada dengan itu, Kepala Kejari Jembrana Salomina Meyke Salima menyampaikan kesiapan institusinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami hadir bukan sebagai pengawas, melainkan pendamping yang siap memberikan pandangan hukum demi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa Kejari memiliki tanggung jawab sebagai bagian dari Forkopimda untuk mendukung kebijakan daerah, meski tidak termasuk dalam struktur anggaran daerah.
“Walau kami tidak dibiayai APBD, tugas kami tetap memberikan dukungan hukum untuk menjaga kelancaran jalannya pemerintahan,” pungkasnya.(ism/gb)
