GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mendorong percepatan program perumahan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan agenda Progres Program APBN dan Non-APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Provinsi Bali. Rapat tersebut diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu, 30 September 2026, malam.
Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Bali dalam mempercepat pelaksanaan program perumahan. Salah satunya melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati dan wali kota se-Bali untuk mendukung program tersebut.
Menurut Lilik, program bantuan perumahan di Bali mengalami peningkatan cukup signifikan. Pada 2025 tercatat sebanyak 31 unit, sedangkan pada 2026 targetnya meningkat menjadi 4.184 unit.
Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, Surat Keputusan (SK) penerima bantuan yang telah terealisasi baru mencapai 1.410 unit.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan percepatan pelaksanaan program dalam sisa waktu sekitar tiga bulan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.
“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik dalam rapat tersebut.
Selain program bedah rumah, pemerintah juga menjalankan pembangunan rumah susun. Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja seni. Rumah susun tersebut memiliki tipe 36 dengan jumlah 60 unit.
Sementara itu, melalui program Kementerian PKP di luar APBN, terdapat program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi dengan target 2026 sebanyak 1.114 unit.
Program lainnya yakni Kredit Program Perumahan (KPP). Bali mencatat realisasi penyaluran yang mencapai 99,9 persen dengan nilai sekitar Rp1,003 triliun.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.
Bahkan, Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan. Maruarar mengatakan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali.
Salah satu keunggulan KUR Perumahan, kata Maruarar, adalah suku bunga sebesar 5 persen yang ditetapkan sejak awal pembiayaan hingga lunas.
Menanggapi capaian tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan kinerja Bali tidak hanya terlihat pada penyaluran KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk berbagai sektor lainnya.
Koster menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas berbagai program perumahan yang dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat Bali, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.
“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.
Ia juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program bedah rumah. Menurut Koster, program tersebut menjadi salah satu bagian dari upaya pemerintah untuk membantu menyelesaikan persoalan perumahan yang masih dihadapi masyarakat Bali.
Kredit Program Perumahan (KPP) sendiri merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki maupun melakukan renovasi rumah.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, percepatan program perumahan di Bali diharapkan dapat terus dilakukan, sehingga semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap hunian yang layak. (ri/gatrabali)
 terus mendorong percepatan program perumahan){kind=link}