GATRABALI.COM, DENASAR – Pendapatan Negara di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp22,36 triliun atau 101,78%, telah melampaui dari target yang ditetapkan pada 2024, dengan pertumbuhan sebesar 21,03% (y-on-y).
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Bali Muhamad Mufti Arkan menyampaikan realisasi tersebut berasal dari penerimaan Perpajakan sebesar Rp17,48 triliun (tercapai 96,53% dari target 2024) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,89 triliun ( tercapai 123,24% dari target 2024).
“Perekonomian Bali yang mencatatkan hasil yang positif sepanjang 2024, turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN,” ujar Mufti Arkan dalam Konferensi Pers APBN KITA Regional Bali, di Denpasar, Kamis, 23 Januari 2025
Pada triwulan III tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat tumbuh 5,43% (y-on-y), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh 4,95% (y-on-y). Tingkat Inflasi di Bali Desember 2024 tercatat sebesar 2,34% (y-on-y), tetap berada dalam rentang target 2,5±1%. Kondisi ini menunjukkan inflasi di Bali relatif terkendali sehingga turut memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan APBN.
Ia menambahkan, untuk mendukung program pembangunan nasional, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp24,3 triliun, atau 97,79% dari pagu tahun 2024 dengan pertumbuhan realisasi sebesar 9,56% (y-on-y).
Realisasi ini terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga (Belanja K/L) sebesar Rp12,59 triliun (97,24% dari pagu 2024) dan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp11,7 triliun (98,38% dari pagu 2024). Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Sidan di Provinsi Bali telah terealisasi 100% dengan nilai sebesar Rp357,21 miliar.
“Sepanjang tahun anggaran 2024, APBN Regional Bali juga telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dalam berbagai bidang,” ujarnya.
Diantaranya dalam bidang kesehatan dengan realisasi sebesar Rp1,51 triliun lebih, bidang pendidikan sebesar Rp3,29 triliun lebih dan bidang perlindungan sosial sebesar Rp20,26 miliar. Adapun rincian manfaat langsung untuk masyarakat di bidang kesehatan antara lain sebanyak 148,7 ribu keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang mendapat fasilitasi dan pembinaan, pembangunan 1 gedung pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan 9 unit gedung layanan. Selain itu, belanja APBN regional Bali juga digunakan untuk penyediaan 5.797 paket Desa Siaga Kesehatan Lainnya dan Bantuan Operasional Kesehatan pada 120 puskesmas.
Di bidang pendidikan, APBN regional Bali berperan dalam penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 768 siswa dan 2.097 mahasiswa. Selain itu, belanja APBN di sektor pendidikan digunakan untuk pembayaran 1.088 Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru non-PNS, rehabilitasi 1 unit sekolah, pembayaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap I untuk 1,09 juta siswa dan BOS tahap II untuk 825,8 ribu siswa, serta dari dana Transfer Ke Daerah (TKD) DAK Nonfisik digunakan untuk pembayaran TPG ASN daerah sebesar Rp1,05 triliun.
Sementara itu, di bidang perlindungan sosial, APBN berperan dalam penyediaan alat bantu disabilitas dan asistensi rehabilitasi sosial kepada 1.896 orang penyandang disabilitas, 115 orang Korban Bencana, dan 1.554 orang Lanjut Usia. Dari TKD, Dana Desa juga disalurkan untuk BLT Dana Desa sebesar Rp62,14 miliar kepada 19.194 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima BLT Dana Desa.
“Kinerja APBN Provinsi Bali hingga Desember 2024 mencatat tren positif, mencerminkan pengelolaan anggaran yang efektif serta komitmen berkelanjutan dalam mendukung perekonomian daerah. Kementerian Keuangan Regional Bali berkomitmen memperkuat koordinasi dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal,” ujar Mufti Arkan.(ism/gb)
