GATRABALI.COM, JEMBRANA – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana.
Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Pemkab Jembrana menggelar rapat koordinasi (rakor) membahas penyelesaian permasalahan aset daerah dan optimalisasi pendapatan dari sektor pajak, Senin (10/11/2025), di Ruang Rapat Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana.
Rakor ini dihadiri Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI Nurul Iksan Al Huda, PIC Wilayah Bali Siswanto, Sekda Jembrana I Made Budiasa, serta seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemkab Jembrana.
Dalam arahannya, Bupati Kembang Hartawan menegaskan pentingnya langkah strategis dalam penataan aset dan pajak daerah. Menurutnya, aset pemerintah harus tertib secara administrasi dan memiliki kejelasan hukum agar bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
“Kami ingin seluruh aset daerah jelas statusnya, terdata dengan baik, dan memberikan manfaat bagi publik. Begitu pula dengan sektor pajak, yang menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah,” ujarnya.
Kembang juga menyampaikan apresiasi terhadap peran KPK RI yang terus memberikan pendampingan dan pembinaan kepada pemerintah daerah. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.
Sementara itu, Kasatgas Korsup Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Iksan Al Huda, menekankan bahwa pengelolaan aset dan pajak merupakan salah satu fokus utama KPK dalam pencegahan korupsi di daerah.
“Banyak persoalan muncul karena data yang belum sinkron atau tidak diperbarui. Melalui forum ini, kami ingin memastikan seluruh pihak bisa bekerja bersama mencari solusi nyata,” jelasnya.
Selain fokus pada aset dan pajak, rakor ini juga membahas rencana digitalisasi layanan pajak daerah sebagai langkah menuju sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan efisien.
Bupati Kembang menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Pemkab Jembrana untuk memperkuat sistem pengawasan dan mempercepat reformasi birokrasi.
“Kami ingin Jembrana menjadi daerah yang maju, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tandasnya.(ism/gb)
 RI, Pemkab Jembrana menggelar rapat koordinasi membahas penyelesaian permasalahan aset daerah){kind=link}