GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Denpasar, Senin, 8 Juni 2026.
Dengan capaian ini, Pemprov Bali berhasil mempertahankan opini WTP selama 13 tahun berturut-turut sejak 2012.
BPK RI menilai capaian tersebut sebagai bentuk nyata komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik atau good governance.
“Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” ujar Nyoman Adhi Suryadnyana.
Meski demikian, BPK RI juga menyoroti adanya sejumlah temuan dalam hasil pemeriksaan yang masih perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Sebagian temuan tersebut disebut merupakan temuan berulang yang berkaitan dengan efisiensi pengelolaan keuangan.
“Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” tambahnya.
Selain memberikan catatan evaluasi, BPK RI turut mengapresiasi berbagai capaian pemerintah daerah di Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk sejumlah penghargaan yang diterima dalam ajang nasional.
“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Bali atas pendampingan, koreksi, dan rekomendasi selama proses pemeriksaan LKPD berlangsung.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan action plan sebagai langkah tindak lanjut agar seluruh hasil audit dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai rekomendasi.
Koster juga menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan daerah serta meminta seluruh perangkat daerah untuk bekerja secara transparan dan bertanggung jawab.
“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dilakukan secara rutin setiap tahun melalui sistem penilaian berbasis capaian target. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah.
Dengan capaian opini WTP ke-13 secara beruntun ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan konsistensinya dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, serta kualitas tata kelola keuangan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.(ism/gb)
