GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menjadi warga pertama di Provinsi Bali yang didata dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendataan tersebut dilakukan di Jayasabha, Denpasar, Senin, 8 Juni 2026 sore, sekaligus menandai dimulainya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Bali yang berlangsung 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menerima penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan petugas BPS Bali dan disaksikan langsung oleh Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.
Koster menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan mengajak seluruh masyarakat Bali untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan data yang benar, jujur, dan sesuai kondisi lapangan.
Ia menyebutkan bahwa data hasil sensus akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, khususnya di Bali.
“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil sensus ini betul-betul merupakan data akurat,” ujar Koster.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh krama Bali, termasuk pelaku usaha dari berbagai sektor, untuk menerima petugas sensus dan memberikan informasi yang diperlukan secara terbuka. Menurutnya, keberhasilan sensus sangat ditentukan oleh kualitas data yang dikumpulkan di lapangan.
“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta,” tambahnya.
Koster juga menyoroti pentingnya Sensus Ekonomi 2026 sebagai instrumen untuk menguji capaian pembangunan berbasis konsep Ekonomi Kerthi Bali. Ia menjelaskan bahwa ekonomi Bali didominasi sektor pariwisata, namun memiliki enam sektor unggulan yang perlu diukur secara lebih komprehensif.
Enam sektor tersebut meliputi pertanian, kelautan dan perikanan, industri, IKM-UMKM dan koperasi, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata berbasis budaya. Menurutnya, hasil sensus dapat menjadi alat evaluasi untuk melihat perkembangan ekonomi Bali secara nyata.
“Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali… sehingga kita bisa melihat langsung before dan after,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali yang menjadi warga pertama di Bali yang didata dalam Sensus Ekonomi 2026.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali untuk memetakan struktur ekonomi Indonesia sebagai dasar perencanaan pembangunan.
Di Bali, BPS menurunkan sekitar 3.200 petugas sensus yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, dengan fokus pendataan hingga sekitar 640 ribu pelaku usaha.
BPS Bali berharap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan lancar dengan dukungan penuh pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga menghasilkan data yang akurat, komprehensif, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.(ism/gb)
