GATRABALI.COM, DENPASAR – APBD Bali Tahun Anggaran 2025 dengan target pendapatan Rp6,027 triliun lebih dan belanja daerah Rp6,827 triliun lebih akhirnya mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi Bali.
Persetujuan tersebut diberikan dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Bali Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Bali pada Selasa, 26 November 2024.
Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya, memimpin rapat yang diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas Pelaksanaan APBD Tahun 2024 dan Penyusunan APBD Tahun 2025. Selain APBD 2025, dewan juga menyetujui Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda).
Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, dalam sambutannya mengapresiasi kerja keras seluruh anggota DPRD yang telah membahas dua Ranperda tersebut. Ia menegaskan bahwa pembahasan yang penuh dinamika ini mencerminkan keseriusan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah.
“Selanjutnya, dua Ranperda ini akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat untuk evaluasi dan fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Mahendra Jaya.
APBD Tahun Anggaran 2025 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp6,027 triliun lebih, terdiri atas:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp3,58 triliun lebih.
- Dana Transfer: Rp2,44 triliun lebih.
- Pendapatan lain-lain yang sah: Rp5,70 miliar lebih.
Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp6,827 triliun lebih, mencakup:
- Belanja Operasi: Rp4,91 triliun lebih.
- Belanja Modal: Rp93,54 miliar lebih.
- Belanja Tidak Terduga: Rp133,59 miliar lebih.
- Belanja Transfer: Rp787,45 miliar lebih.
Rencana pembiayaan daerah meliputi penerimaan Rp1,20 triliun lebih dan pengeluaran Rp401,46 miliar lebih.
Dalam bagian lain, persetujuan perubahan bentuk hukum PT Jamkrida Bali menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) diharapkan mampu meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jamkrida harus menjadi penggerak perekonomian dan pembangunan daerah serta kebanggaan masyarakat Bali,” harap Mahendra Jaya.
Koordinator pembahasan APBD, Gede Kusuma Putra, menekankan bahwa RAPBD 2025 diprioritaskan untuk sektor pangan, sandang, papan; kesehatan; pendidikan; jaminan sosial; adat; pariwisata; infrastruktur; serta tata kelola pemerintahan. Ia juga mengimbau masyarakat Bali untuk tetap bijak dalam menyikapi Pilkada Serentak 27 November 2024.
“Pasangan terpilih harus fokus pada persoalan kemacetan, sampah, dan keamanan wisatawan,” ujar Kusuma Putra.
Sementara itu, Koordinator Ranperda Jamkrida, I Made Rai Warsa, menyoroti peluang pemutihan kredit macet UMKM melalui PP Nomor 47 Tahun 2024.
Ia meminta Pemprov Bali bersiap memanfaatkan aturan ini untuk membantu UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Rapat paripurna dihadiri jajaran DPRD Bali, Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Bali. (gus/gb)
