GATRABALI.COM, DENPASAR – Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta khususnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali atas kerja keras yang menjadikan Bali sebagai provinsi pertama yang meluncurkan Layanan Elektronik Secara Penuh di semua kabupaten/kota.
Pernyataan ini disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Implementasi Layanan Elektronik di Provinsi Bali, Deklarasi Kabupaten Lengkap (Jembrana, Tabanan, Gianyar, Bangli), dan Peluncuran Mobil Layanan Elektronik se-Provinsi Bali, yang berlangsung di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar pada Selasa 21 Mei 2024.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Badan Pertanahan Republik Indonesia (IKAWATI) Annisa Pohan Yudhoyono, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Ir. Andry Novijandri, serta penerima sertifikat.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyampaikan bahwa percepatan pemetaan tanah di Bali memberikan rasa aman dan kepastian kepada pemegang hak serta meminimalisir permasalahan tanah seperti overlapping dan sengketa kepemilikan. Selain itu, digitalisasi sertifikat tanah mencegah kejahatan pertanahan, termasuk risiko kehilangan, pencurian, pemalsuan, dan kerusakan.
“Kepada Krama Bali, saya berpesan agar moment ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. Mari jadikan momentum ini sebagai tonggak untuk menyatukan langkah kita menuju pelayanan yang lebih bersih dan transparan, sehingga tidak ada lagi permasalahan di bidang pertanahan,” ujarnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga menyinggung kondisi ekonomi Bali yang menunjukkan perkembangan positif dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tingkat pengangguran terbuka di Bali tercatat 2,69%, lebih rendah dari nasional, dan prevalensi stunting sebesar 7,2%, jauh di bawah rata-rata nasional.
Menteri ATR/BPN AHY menyatakan bahwa Mobil Layanan Elektronik mempercepat layanan pertanahan. “Ini progres yang sangat baik. Dengan menjangkau masyarakat dan menjemput bola, kita semakin mempercepat layanan pertanahan,” katanya.
Pada peluncuran Mobil Layanan Elektronik, AHY melaporkan kesiapan 9 kendaraan untuk didistribusikan di masing-masing kabupaten/kota untuk melayani masyarakat dalam bidang pertanahan. Dengan Implementasi Layanan Elektronik se-Provinsi Bali, Bali menjadi provinsi pertama yang menyelenggarakan layanan pertanahan secara elektronik penuh, menerbitkan seluruh produk sertifikat dalam bentuk Sertifikat Tanah Elektronik yang menjamin keamanan data dan kemudahan akses.
Menteri PANRB juga mendukung inisiatif ini dengan mengusulkan layanan digital Kementerian ATR/BPN dalam aplikasi Portal Nasional, karena sangat dibutuhkan masyarakat. “Kami akan rapatkan di Rapat Terbatas untuk mengusulkan hal ini karena Kementerian ATR/BPN sangat agresif mengembangkan layanan digital,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali melaporkan bahwa 98% tanah di Bali sudah terpetakan dan 86% sudah bersertifikat. Hingga saat ini, Kanwil BPN Provinsi Bali telah mengeluarkan 16.965 Sertifikat Elektronik, termasuk 1.040 untuk BUMN/BUMD, 11 sertifikat tanah wakaf, dan sisanya untuk masyarakat, badan keagamaan, dan badan hukum.(gus/gb)
