GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali menerima sejumlah bantuan sosial, kebencanaan, dan pemberdayaan dari pemerintah pusat melalui Komisi VIII DPR RI. Penyerahan dilakukan saat kunjungan kerja masa reses Komisi VIII DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar.
Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat kepada masyarakat Bali, khususnya pascabencana banjir besar di Tukad Badung pada 10 September lalu.
“Atas nama masyarakat Bali, saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait. Bantuan ini sangat berarti bagi warga terdampak banjir yang menelan korban jiwa cukup banyak,” ujar Koster.
Ia menjelaskan, bencana banjir tersebut menewaskan 18 orang — terdiri dari 12 warga Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar. Empat korban di antaranya masih belum ditemukan hingga kini. Selain itu, tercatat 738 pedagang terdampak dengan total kerugian pada 638 unit usaha.
“Pemerintah Provinsi Bali telah menyalurkan dana ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar langsung ke rekening para pedagang terdampak. Sementara santunan untuk korban meninggal dunia sebesar Rp15 juta per orang juga telah diserahkan sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial,” terang Koster.
Menjelang musim hujan akhir tahun, Pemprov Bali juga mulai memperkuat langkah mitigasi.
“Kami tengah memetakan wilayah rawan dan menelusuri kemungkinan masih adanya penggundulan hutan di hulu sungai. Selain itu, kawasan padat di tepi Tukad Badung yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu juga perlu ditata kembali karena melanggar tata ruang,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai bantuan diserahkan oleh kementerian dan lembaga mitra Komisi VIII DPR RI, antara lain:
- Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar untuk PKH, sembako, ATENSI, dan bufferstock logistik bencana.
- BNPB menyerahkan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar serta kendaraan operasional untuk BPBD Provinsi Bali dan beberapa kabupaten.
- BPJPH memberikan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar kepada pelaku UMKM Bali.
- Kementerian Agama RI menyalurkan bantuan keagamaan sebesar Rp335 juta untuk rehabilitasi rumah ibadah, program Indonesia Pintar, dan inkubasi bisnis pesantren.
- BPKH memberikan bantuan pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah sebesar Rp1,8 miliar.
- BAZNAS menyerahkan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro bagi masyarakat terdampak.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bentuk nyata fungsi pengawasan dan kepedulian DPR terhadap daerah. Ia juga menekankan pentingnya penguatan sistem peringatan dini di Bali.
“Bali perlu memiliki early warning system untuk potensi tsunami. Ini akan menjadi perhatian kami di pusat,” ujarnya.
Melalui sinergi pemerintah pusat, DPR RI, dan Pemprov Bali, diharapkan upaya pemulihan sosial dan kebencanaan dapat berjalan cepat, sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat Bali menghadapi bencana di masa mendatang.(ism/gb)
