GATRABALI.COM, BULELENG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, mengimbau seluruh anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Buleleng, terutama menjelang tahun 2025.
Pernyataan ini disampaikan Sekda Suyasa dalam Rapat Kolaborasi Lintas Sektor Penanggulangan Kemiskinan yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Buleleng, Kamis, 14 November 2024.
Sekda Suyasa, yang juga menjabat sebagai Ketua TKPKD, menyatakan bahwa meskipun kemiskinan ekstrem di Buleleng sudah mulai tertangani dengan baik, masalah kemiskinan secara umum masih menjadi pekerjaan rumah yang besar.
Dalam rapat tersebut, Kepala Bappeda Buleleng, Putu Ayu Reika Nurhaeni, memaparkan bahwa angka kemiskinan di Buleleng mengalami penurunan signifikan. Pada Agustus 2024, angka kemiskinan tercatat sebesar 5,39%, menurun dari 6,26% di tahun sebelumnya, dan 5,83% pada awal 2024.
“Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan hasil positif, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Kami minta seluruh pihak untuk terus mengevaluasi dan mempercepat implementasi program-program penanggulangan kemiskinan,” ujar Sekda Suyasa.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda Suyasa juga mengapresiasi upaya kolaborasi lintas sektoral dalam menangani masalah stunting di Buleleng. Angka prevalensi stunting, yang pada tahun 2023 tercatat 6,2%, berhasil turun menjadi 3,5% pada Februari 2024. Ini menjadi indikator keberhasilan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor terkait dalam memerangi masalah gizi buruk dan kesehatan anak.
“Penurunan prevalensi stunting ini merupakan hasil nyata dari sinergi berbagai pihak. Namun, kita perlu terus berupaya untuk memastikan data penerima bantuan tepat sasaran, serta menyusun skema penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang,” tambah Sekda Suyasa.
Pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen untuk mengatasi tantangan kemiskinan dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berbasis data, guna memastikan kesejahteraan yang lebih merata bagi masyarakat, terutama menjelang tahun 2025.(adv/gb)
