spot_img
BerandaBaliWagub Giri Prasta Minta TPAKD Bali Pastikan Kredit Produktif Tepat Sasaran, UMKM...

Wagub Giri Prasta Minta TPAKD Bali Pastikan Kredit Produktif Tepat Sasaran, UMKM Jadi Prioritas

GATRABALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat kolaborasi dan memastikan program perluasan akses keuangan mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Giri Prasta dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (16/11/2026).

Menurut Giri Prasta, akses keuangan perlu diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata, kompetitif, dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan program TPAKD tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.

Ia menyampaikan apresiasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali serta berbagai pihak yang selama ini berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan. Ia menilai TPAKD menjadi wadah penting untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, kalangan akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan potensi ekonomi Bali.

“Tujuan kita adalah bagaimana menyinergikan seluruh pemangku kepentingan untuk mengembangkan potensi dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mulai dari UMKM, pertanian, nelayan, pariwisata, dan sektor lainnya. Ini harus dievaluasi secara matang agar benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga  Gubernur Koster Buka Bali Fashion Week 2025, Tegaskan Komitmen pada Ekonomi Kreatif dan Budaya

Giri Prasta menegaskan, kemudahan memperoleh layanan keuangan formal dapat membantu meningkatkan kemampuan usaha sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Untuk itu, pembiayaan perlu menyasar sektor-sektor produktif yang menjadi bagian penting perekonomian Bali, di antaranya UMKM, pertanian, perikanan, industri kerajinan, perdagangan, dan pariwisata.

Namun, perluasan akses tersebut harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Masyarakat perlu dibekali pemahaman mengenai risiko agar dapat menggunakan layanan keuangan secara aman, cermat, dan sesuai kebutuhan.

Dalam Rakorda tersebut, Giri Prasta juga menggarisbawahi empat hal yang perlu menjadi perhatian TPAKD. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program sepanjang 2026 dengan mengukur hasil, manfaat, dan dampaknya bagi masyarakat, bukan sekadar menghitung jumlah kegiatan.

Kedua, meningkatkan koordinasi antara TPAKD provinsi dan kabupaten/kota agar program yang dijalankan saling melengkapi dan memiliki arah yang sejalan. Daerah yang telah memiliki praktik baik diharapkan dapat berbagi pengalaman untuk diterapkan di wilayah lain dengan mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.

Baca Juga  Rafting Telaga Waja Telan Korban Jiwa

Ketiga, memastikan pembiayaan produktif menjangkau kelompok usaha yang tepat, khususnya UMKM, petani, nelayan, perajin, dan pelaku usaha produktif lainnya. Menurutnya, pemberian modal perlu dibarengi pendampingan, pengembangan kapasitas, dan dukungan pemasaran sehingga usaha penerima pembiayaan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

Keempat, merancang program kerja TPAKD tahun 2027 dengan target dan ukuran keberhasilan yang jelas. Setiap program perlu dilengkapi penanggung jawab serta mekanisme pemantauan dan evaluasi agar pelaksanaannya lebih terarah dan berorientasi pada hasil.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Bali Parjiman memaparkan perkembangan perekonomian dan sektor jasa keuangan di Bali. Pada triwulan III 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,47 persen.

Dari sisi perbankan, hingga September 2026 aset perbankan berdasarkan lokasi bank di Bali tercatat sebesar Rp247,46 triliun, meningkat 4,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp126,90 triliun atau tumbuh 7,78 persen, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp217,02 triliun dengan pertumbuhan 4,21 persen. Adapun rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) berada di angka 2,34 persen.

Parjiman turut menyampaikan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2026. Tingkat literasi keuangan masyarakat Bali tercatat 78,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional sebesar 69,57 persen. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan Bali mencapai 96,24 persen, melampaui angka nasional sebesar 93,53 persen.

Baca Juga  Kecelakaan Beruntun di Jembrana, Libatkan Dua KK dan Satu Truk

Berdasarkan capaian tersebut, Bali berada pada peringkat ketiga nasional dalam literasi keuangan dan enam besar nasional dalam inklusi keuangan.

Rakorda TPAKD 2026 juga diisi dengan penyerahan penghargaan oleh OJK Provinsi Bali kepada sejumlah TPAKD atas kinerja, inovasi, dan komitmen dalam memperluas akses keuangan.

TPAKD Provinsi Bali memperoleh penghargaan kategori Program Literasi Keuangan Terbaik. Sementara itu, TPAKD Kota Denpasar meraih penghargaan kategori Program Implementasi KEJAR Terbaik dan TPAKD Kabupaten Badung mendapatkan penghargaan kategori Program Dukungan UMKM Terbaik.

Giri Prasta berharap penghargaan tersebut dapat memacu seluruh TPAKD untuk meningkatkan kualitas program, memperluas kerja sama, dan terus menghadirkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa program perluasan akses keuangan harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar mampu memperkuat usaha masyarakat, menopang perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.(ism/gatrabali)

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments