GATRABALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Rapat Paripurna Ke-25 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar pada Senin, 21 Juli 2025 di Ruang Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Rapat ini membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.
Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali, I Wayan Disel Astawa, rapat berlangsung dinamis dengan beragam pandangan fraksi yang menyoroti sejumlah aspek strategis dari usulan perubahan anggaran yang sebelumnya dipaparkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster pada 9 Juli 2025.
Dalam rencana perubahan APBD 2025, pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,50 triliun atau naik 7,85% dibandingkan APBD induk sebesar Rp6,02 triliun. Sementara belanja daerah meningkat menjadi Rp7,07 triliun dari sebelumnya Rp6,82 triliun atau naik 3,56%.
Adapun defisit mengalami penurunan signifikan sebesar 71,21% menjadi Rp569,42 miliar dari sebelumnya Rp799,66 miliar. Defisit ini akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dan pinjaman jangka pendek, serta pengeluaran pembiayaan sebesar Rp401,46 miliar.
Dalam pandangannya, fraksi-fraksi menekankan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan kepekaan terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung bagi rakyat Bali.
“Perubahan anggaran bukan sekadar hitung-hitungan teknis, tetapi menyangkut prioritas pembangunan, keseimbangan ekologis, dan jaminan perlindungan sosial,” tegas salah satu juru bicara fraksi.
Fraksi-fraksi juga memberikan sejumlah catatan terhadap program dan belanja prioritas, agar tetap selaras dengan visi pembangunan daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”.
Mereka berharap agar perubahan anggaran benar-benar fokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat serta menjaga kesinambungan proyek-proyek strategis daerah.
Melalui fungsi pengawasan yang melekat, DPRD Bali juga menyatakan siap mengawal pelaksanaan perubahan APBD agar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat di seluruh pelosok Bali.(ism/gb)
