GATRABALI.COM, DENPASAR – Guna mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang tidak hanya luas secara cakupan tetapi juga berkualitas, BPJS Kesehatan Cabang Denpasar menggandeng Pemerintah Kota Denpasar dalam Forum Komunikasi yang digelar di Kantor Wali Kota Denpasar, Rabu, 14 Mei 2025.
Forum ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, dan dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan BPJS Kesehatan. Kegiatan tersebut menjadi wadah strategis untuk membahas berbagai isu terkait peningkatan rekrutmen dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam sambutannya, Sekda Alit Wiradana menegaskan bahwa keaktifan peserta JKN menjadi kunci utama kesuksesan program kesehatan nasional.
“Capaian UHC tidak hanya soal angka, tetapi juga bagaimana masyarakat benar-benar bisa mengakses layanan saat dibutuhkan. Karena itu, peran OPD sangat vital dalam menindaklanjuti berbagai kendala di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Denpasar, dr. Nyoman Wiwiek Yuliadewi, menjelaskan forum ini merupakan amanat dari SK Deputi Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan No. 58 Tahun 2025.
“Kita ingin UHC yang tidak hanya terpenuhi secara kuantitas, tapi juga kualitas. Forum ini menjadi sarana untuk menyampaikan masukan, mengidentifikasi masalah, dan merumuskan solusi bersama,” ungkapnya.
Ada empat isu krusial yang menjadi fokus diskusi. Pertama, tingkat keaktifan peserta JKN di Denpasar yang baru mencapai 86,31% per Agustus 2024, menjadikan kota ini berada di posisi keempat terbawah se-Bali dalam hal keaktifan. Kedua, alokasi anggaran untuk iuran JKN bagi segmen PPU PN seperti PNS, PPPK, pegawai kontrak, dan perangkat desa. Ketiga, keberlanjutan kepesertaan anak usia di atas 21 tahun. Keempat, piutang iuran peserta yang masih menjadi tantangan dalam pengelolaan JKN.
Meski demikian, cakupan kepesertaan JKN di Kota Denpasar telah melampaui angka 98%, melampaui target nasional dalam RPJMN 2024. Namun, tantangan berikutnya adalah mendorong keaktifan, terlebih karena peserta aktif terbanyak berasal dari segmen PPU Badan Usaha (31,96%), sedangkan PBPU/BP Pemda masih berada di angka rendah, yakni 15,36%.
Forum ini juga memperkuat komitmen pelaksanaan dua program penting, yaitu PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) dan SRIKANDI (Sinergi Rekrutmen dan Reaktivasi Peserta JKN), yang melibatkan pemerintah daerah dan pihak ketiga dalam meningkatkan partisipasi serta kesinambungan kepesertaan.
Melalui kolaborasi yang erat antara Pemkot Denpasar dan BPJS Kesehatan, diharapkan kualitas pelaksanaan JKN di Kota Denpasar semakin optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat luas.(gus/gb)
