GATRABALI.COM, DENPASAR – Persoalan gunungan sampah di TPA Suwung, Denpasar Selatan, menjadi perhatian serius Gubernur Bali Wayan Koster.
Didampingi Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali I Made Rentin, Gubernur Koster meninjau langsung kondisi TPA pada Minggu, 25 Mei 2025.
Koster menyoroti langsung sejumlah permasalahan krusial yang harus segera ditangani. Ia berencana akan melaporkan hasil temuan lapangan tersebut kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofig, yang dijadwalkan melakukan kunjungan ke TPA Suwung pada Selasa, 27 Mei 2025.
Dalam kunjungan itu, Gubernur juga menerima penjelasan dari Kepala UPTD Pengelolaan Sampah DKLH Bali, Ni Made Armadi.
Ia menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di TPA Suwung masih menghadapi berbagai hambatan, terutama saat musim hujan dan ketika terjadi kerusakan alat.
“Kalau hujan turun, antrean truk pengangkut sampah bisa sangat panjang. Itu memicu banyak persoalan di lapangan,” ungkap Armadi.
Selain itu, Armadi juga mengungkapkan bahwa sistem pengelolaan air lindi belum berjalan optimal akibat kerusakan alat. Akibatnya, lindi merembes ke kawasan hutan bakau dan menyebabkan kematian sejumlah pohon bakau di beberapa titik.
Sebagai catatan, TPA Suwung dengan luas 32,4 hektare telah lama menjadi isu lingkungan di Bali. Tumpukan sampah yang terus meninggi disebabkan oleh sistem pemilahan sampah dari sumber yang belum berjalan efektif. Sampah dari berbagai jenis bercampur di lokasi, menyulitkan proses pengolahan.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemprov Bali kini menggencarkan edukasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, sebagai upaya jangka panjang untuk mengurangi beban TPA.
Selain meninjau TPA Suwung, di hari yang sama Gubernur Koster juga mengunjungi lokasi Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan serta Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali Ida Bagus Surja Manuaba.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Pemprov Bali dalam menangani persoalan lingkungan dan energi secara simultan, untuk mendukung pembangunan Bali yang berkelanjutan.(gus/gb)
