GATRABALI.COM, DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota untuk terus mempercepat penanggulangan kemiskinan di Pulau Dewata.
Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali Selasa 15 Juli 2025.
Menurut Giri Prasta, pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terencana, terukur, dan terpadu dengan melibatkan semua unsur, mulai dari OPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, hingga Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dulu dikenal sebagai CSR.
“Tanggung jawab kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat—sandang, pangan, dan papan—terpenuhi dengan baik. Karena itu, program provinsi dan kabupaten/kota harus selaras, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan Bali dijalankan dengan enam prinsip utama, yakni pro-growth, pro-job, pro-poor, pro-culture, pro-environment, dan pro-law enforcement. Untuk mendukung prinsip pro-poor, salah satu langkah nyata yang ditempuh adalah program bedah rumah yang akan dikerjakan bersama pemerintah kabupaten/kota dan Forum TJSL.
“Jika Pemprov menargetkan 1.000 rumah dan kabupaten/kota 500 rumah, ditambah dukungan Forum TJSL, saya yakin dalam lima tahun ke depan penurunan angka kemiskinan akan terlihat signifikan,” ungkapnya penuh optimisme.
Kepala Bappeda Provinsi Bali, I Wayan Wiasthana Ika Putra, turut melaporkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Bali per September 2024 hanya 3,8 persen, yang merupakan angka terendah secara nasional. Rakor ini juga menjadi forum evaluasi program dan sinkronisasi kebijakan untuk Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah daerah dan Forum TJSL, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Bali semakin cepat terwujud demi kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.(ism/gb)
