GATRABALI.COM, DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali terkait Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2025.
Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung pada Senin, (28/7/2025) di Gedung Wiswa Sabha Utama, Denpasar.
Dalam penyampaiannya, Gubernur Koster menjelaskan bahwa perubahan APBD tahun 2025 diarahkan untuk memperkuat layanan publik dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Beberapa poin utama yang disorot meliputi penguatan pendapatan daerah, penyesuaian tarif pajak, efisiensi belanja, serta dukungan terhadap infrastruktur prioritas.
Koster memaparkan bahwa proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rancangan perubahan APBD disusun berdasarkan realisasi aktual dan data historis. Kebijakan perpajakan pun mengalami penyesuaian seiring berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan peningkatan pendapatan daerah melalui opsen PKB dan BBNKB, namun tetap memberi ruang keringanan pajak untuk meringankan beban masyarakat.
“Penurunan tarif pajak yang kami terapkan mencapai hampir 40 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelasnya.
Sementara itu, penurunan dana transfer dari DAK Fisik diimbangi dengan pengalihan alokasi dari pendanaan daerah, sehingga tidak mengganggu belanja program yang sudah direncanakan.
Terkait Pungutan Wisatawan Asing (PWA), Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah terus meningkatkan efektivitas pemungutan dengan memperbarui skema kerja sama. Sistem tagging anggaran juga diterapkan dalam APBD untuk memastikan dana PWA digunakan sesuai amanat Perda.
Belanja Operasi tahun 2025 naik lebih dari Rp500 miliar dibanding tahun sebelumnya, yang menurut Koster disebabkan penyesuaian arah kebijakan pembangunan serta pelaksanaan program Asta Cita. Di antaranya adalah pembiayaan operasional layanan Trans Metro Dewata yang mencapai Rp57 miliar lebih untuk enam koridor, dengan skema pembiayaan bersama sejumlah daerah seperti Badung, Gianyar, dan Denpasar.
Penurunan anggaran pada beberapa instansi dilakukan sebagai langkah efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Sementara alokasi belanja tidak terduga telah disesuaikan dengan kondisi fiskal dan potensi kedaruratan.
Menanggapi berbagai masukan fraksi, Gubernur menyebut penanganan sampah, kemacetan, jalan rusak, hingga alih fungsi lahan sudah termasuk dalam prioritas program daerah hingga 2030 dan akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk infrastruktur yang menjadi kewenangan pusat, koordinasi akan dilakukan dengan kementerian terkait.
Pemprov Bali juga merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp347,15 miliar untuk menutup kesenjangan fiskal. Gubernur menegaskan bahwa strategi ini murni kebijakan fiskal dan tidak berkaitan dengan penilaian personal terhadap kinerja instansi.
Adapun untuk tenaga non-ASN yang belum diangkat menjadi PPPK, Gubernur memastikan mereka tetap diberdayakan sambil menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat.
Menanggapi isu Majelis Desa Adat yang turut disinggung dalam pandangan fraksi, Koster mengajak seluruh pihak agar menghindari polemik terbuka di ruang publik dan mencari solusi melalui dialog konstruktif.
“Berbagai dinamika yang muncul dalam pembahasan Raperda ini akan kami akomodasi dengan melakukan penyesuaian postur anggaran agar tetap selaras dengan kebutuhan pembangunan dan kebijakan nasional,” tutupnya.(ism/gb)
