GATRABALI.COM, DENPASAR — Komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih kembali mendapat pengakuan nasional.
Selama lima tahun berturut-turut, Pemprov Bali meraih nilai tertinggi dalam penilaian Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI, dengan skor konsisten melampaui 98,5 persen.
Prestasi ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi 2025 yang dibuka langsung oleh Gubernur Wayan Koster di Inspektorat Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Koster menegaskan bahwa pembangunan sistem pencegahan korupsi telah menjadi bagian dari visi besar Nangun Sat Kerthi Loka Bali, terutama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Yang sering menjadi sumber mainan adalah promosi jabatan. Saya sepenuhnya sudah melakukan sistem merit disesuaikan dengan background dan pengalaman pegawai,” ujar Koster dalam rapat tersebut.
Menurut Koster, pengisian jabatan eselon II, III, dan IV sepenuhnya dilakukan berdasarkan kemampuan dan rekam jejak profesional, bukan kedekatan atau pertimbangan non-sistem. Ia menegaskan bahwa hal itu menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah praktik penyimpangan dalam tubuh birokrasi.
Ia juga menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa sebagai area rawan, sehingga pengawasan dilakukan lebih ketat.
“Yang kedua adalah dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Saya pantau betul, kepala OPD saya tekankan agar pengadaan barang dan jasa benar-benar bersih. Ini sudah berjalan dan di periode ke-2 ini saya akan lebih ketat lagi,” tambahnya.
Selama periode pertama pemerintahannya, Koster menyebut tidak ada perangkat daerah yang terlibat persoalan hukum terkait korupsi. Ia mengapresiasi pendampingan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI yang secara rutin melakukan supervisi, pembinaan, dan monitoring terhadap sistem pencegahan yang diterapkan di Bali.
Capaian tersebut diyakini menjadi alasan Bali dapat konsisten mempertahankan peringkat terbaik nasional dalam MCSP.
Ka. Satgas V.2 Korsup Wilayah V KPK RI, Nurul Ichsan AlHuda, menyampaikan bahwa penilaian MCSP tahun ini memberi perhatian khusus pada pengelolaan barang milik daerah, optimalisasi pajak daerah, dan progres pencegahan korupsi.
Ia menegaskan harapan besar KPK terhadap Bali.
“Kami dari KPK sangat berharap di Bali tidak ada masalah hukum, terutama korupsi. Jadi Bali itu menjadi percontohan seluruh Indonesia. Kami selalu membawa nama Bali, jadi jangan sampai ada kasus korupsi di Bali,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia berharap Pemprov Bali beserta seluruh kabupaten/kota dapat terus meningkatkan pencapaian tersebut sehingga prestasi yang diraih tidak hanya bertahan, tetapi melampaui standar sebelumnya.(ism/gb)
 KPK RI){kind=link}