GATRABALI.COM, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali memperkuat koordinasi lintas sektor menyusul arahan Presiden Republik Indonesia terkait pembenahan destinasi wisata nasional.
Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Forkopimda Plus tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dipimpin Gubernur Wayan Koster di Gedung Wiswasabha, Denpasar, Kamis (19/2/2026).
Rapat ini menitikberatkan pada penguatan sinergi dalam penanganan persoalan sampah serta pembenahan tata kelola pariwisata agar pembangunan Bali tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa Bali menjadi perhatian khusus pemerintah pusat karena posisinya sebagai destinasi wisata dunia. Ia menilai persoalan sampah, terutama di kawasan pesisir, harus ditangani secara sistematis dan terpadu.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegasnya.
Ia menyinggung fenomena sampah kiriman yang rutin terjadi saat musim angin barat, termasuk di kawasan Pantai Kuta, Kabupaten Badung, pada periode Desember–Januari. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya ditangani secara insidental, melainkan memerlukan gerakan kolektif.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Bali akan mengintensifkan Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai yang dijadwalkan mulai 1 Maret 2026. Program ini melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, desa adat, hingga komunitas lingkungan.
Selain isu lingkungan, rapat juga membahas penataan reklame ilegal, penertiban kabel utilitas, pengendalian kemacetan, penguatan keamanan wilayah, serta pengawasan alih fungsi lahan produktif. Seluruh kepala daerah diminta mengambil langkah tegas dan terukur demi menjaga estetika dan daya saing Bali.
“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Secara makro, kinerja pembangunan Bali menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan ekonomi 5,82 persen, tingkat kemiskinan 3,42 persen, serta tingkat pengangguran terbuka 1,45 persen. Namun, Gubernur mengingatkan bahwa capaian tersebut harus diimbangi dengan tata kelola lingkungan dan pariwisata yang berkualitas agar Bali tetap menjadi destinasi unggulan berkelas dunia.(ism/gb)
