GATRABALI.COM, JAKARTA – Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali menjadi sorotan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama pemerintah pusat dan daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya dukungan konkret agar Bali tetap mampu menjadi motor utama pariwisata nasional.
Koster memaparkan bahwa sepanjang 2025, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai angka 7,05 juta orang, sementara total kunjungan wisatawan secara keseluruhan menembus sekitar 16,3 juta orang. Tingginya angka tersebut berdampak langsung pada kontribusi devisa, yang diperkirakan mencapai Rp176 triliun dari belanja wisatawan asing.
Menurutnya, dominasi sektor pariwisata yang menyumbang sekitar 66 persen terhadap PDRB Bali membuat keberadaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan mendesak.
“Ketergantungan Bali terhadap pariwisata sangat tinggi. Karena itu, kualitas infrastruktur harus terus ditingkatkan agar tidak menghambat pertumbuhan,” ujarnya.
Ia menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dihadapi Bali, mulai dari abrasi pantai, kemacetan lalu lintas, hingga keterbatasan air bersih dan pengelolaan sampah. Selain itu, kapasitas jalan dan pelabuhan yang belum optimal juga menjadi perhatian serius, terutama saat lonjakan kunjungan wisatawan.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Bali mengusulkan sejumlah proyek prioritas, seperti pembangunan underpass di kawasan Jimbaran, peningkatan ruas jalan Pesanggaran–Canggu, jalur wisata Klungkung–Karangasem, pembangunan jalan lingkar Bali Utara, serta pengembangan pelabuhan logistik di wilayah timur Bali.
Koster juga mengusulkan adanya alternatif jalur penyeberangan dari Ketapang menuju wilayah Bali utara atau timur guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang selama ini terpusat di satu titik.
“Perlu ada distribusi arus yang lebih merata agar kemacetan saat musim liburan dapat diminimalisir,” jelasnya.
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menegaskan bahwa Bali merupakan aset strategis nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.
“Kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata sangat besar. Jika tidak dikelola dengan baik, kita berisiko kehilangan potensi ekonomi yang signifikan,” katanya.
Lasarus menilai, kebutuhan pembiayaan untuk menjaga daya saing Bali relatif kecil dibandingkan manfaat yang dihasilkan. Ia mencontohkan penanganan abrasi pantai yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp3–4 triliun.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan akses transportasi udara, khususnya penerbangan domestik yang dinilai masih menjadi kendala bagi wisatawan.
“Akses menuju Bali harus dipermudah. Saat ini, ketersediaan tiket masih menjadi tantangan, baik saat berangkat maupun kembali,” ujarnya.
Melalui rapat ini, diharapkan terjalin sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di Bali. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga daya saing pariwisata sekaligus memastikan kontribusi Bali terhadap perekonomian nasional tetap optimal.(ism/gb)
