GATRABALI.COM, DENAPASAR — Pemerintah Provinsi Bali terus mempercepat langkah pembangunan yang merata melalui kolaborasi lintas daerah.
Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan perubahan perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) antara Pemprov Bali dengan Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar di Kantor Gubernur Bali, Senin, 13 April 2026.
Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra secara langsung menandatangani kesepakatan tersebut sebagai bentuk penguatan sinergi pembangunan antarwilayah.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Bali dalam menjalankan Proyek Strategis Provinsi yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kemacetan, ketimpangan wilayah, hingga peningkatan daya saing pariwisata Bali ke depan.
Melalui skema BKK, daerah dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), berperan aktif membantu pembiayaan pembangunan di wilayah lain.
Skema ini dinilai sebagai langkah konkret untuk menciptakan pemerataan pembangunan berbasis solidaritas daerah.
Sejumlah proyek prioritas pun terus didorong, di antaranya pembangunan Jalan Gatot Subroto Barat–Canggu dan Jalan Sunset Road–Mahendradatta yang difokuskan untuk mengurangi kemacetan di kawasan padat aktivitas. Selain itu, underpass Tohpati juga menjadi proyek penting dalam meningkatkan kelancaran arus lalu lintas di Denpasar.
Di sisi lain, pembangunan Jalan Baru Singaraja–Mengwitani menjadi langkah strategis membuka akses Bali Utara, sehingga distribusi ekonomi tidak lagi terpusat di wilayah selatan.
Pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida juga diharapkan mampu mengangkat potensi pariwisata di kawasan kepulauan secara lebih optimal.
Tak hanya konektivitas darat, pengembangan pelabuhan seperti Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba menjadi bagian dari strategi memperkuat sektor maritim Bali, baik untuk logistik maupun pariwisata bahari.
Sementara itu, sektor budaya dan pertanian juga mendapat perhatian serius melalui rencana penataan kawasan Pura Agung Besakih serta pembangunan fasilitas pengolahan hasil pertanian di Tabanan guna menjaga stabilitas pangan daerah.
Dalam pembaruan program, jumlah proyek strategis kini bertambah menjadi 22 proyek. Penyesuaian ini dilakukan setelah beberapa proyek dialihkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta adanya penambahan proyek baru yang dinilai penting untuk mendukung pemerataan pembangunan Bali.
Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan terciptanya keseimbangan pembangunan antarwilayah, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat, tidak hanya terpusat di Bali Selatan.
Kolaborasi ini sekaligus menegaskan bahwa pembangunan Bali ke depan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan melalui kekuatan bersama demi masa depan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.(ism/gb)
