Percepatan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pengakuan Bersalah, Restoratif, dan Pemaafan Hakim Dalam KUHAP Baru

GATRABALI.COM

I. Pendahuluan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan kerap tidak terwujud akibat panjangnya acara pemeriksaan biasa terhadap seluruh jenis perkara, termasuk perkara ringan. Dampaknya adalah lamanya penahanan, kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan (overcrowding), tingginya biaya peradilan, serta pendekatan retributif yang gagal memulihkan korban. Sebagai respons, berkembang tiga arus pembaruan yang saling melengkapi.

Pertama, penguatan keadilan restoratif melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2024 yang menempatkan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku sebagai tujuan utama. Kedua, lembaga pengakuan bersalah (plea bargaining)—mekanisme terdakwa mengakui kesalahan secara sukarela dengan imbalan keringanan hukuman—yang memperoleh dasar hukum kuat dalam UU Nomor 20 Tahun 2025. Ketiga, pemaafan hakim (rechterlijk pardon), kewenangan hakim menyatakan terdakwa bersalah tetapi tidak menjatuhkan pidana atas pertimbangan keadilan dan kemanusiaan (Pasal 54 ayat (2) KUHP jo. Pasal 246 KUHAP Baru). Makalah ini membahas konsep dan dasar hukum ketiganya, pengaturannya sebagai sarana percepatan, serta tantangan dan implikasinya terhadap hak terdakwa dan korban, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

II. Konsep dan Perbedaan Ketiga Instrumen

Keadilan restoratif adalah pendekatan yang menitikberatkan pemulihan keadaan, bukan pembalasan, dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan/atau masyarakat melalui dialog dan kesepakatan. Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mendefinisikannya sebagai pendekatan dalam penanganan perkara yang melibatkan korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan dan bukan hanya pembalasan. Tujuannya mencakup memulihkan korban, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan/atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa, serta menghindarkan setiap orang—khususnya anak—dari perampasan kemerdekaan. Di Indonesia konsep ini telah dikenal melalui diversi dalam UU SPPA, Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020; PERMA Nomor 1 Tahun 2024 melengkapinya pada tahap pemeriksaan di pengadilan.

Plea bargaining adalah mekanisme terdakwa mengakui kesalahan dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti pendukung, sebagai imbalan keringanan hukuman dan proses yang lebih singkat. Penekanan pada bukti pendukung menjaga agar pengakuan tidak menjadi satu-satunya dasar pemidanaan. Pemaafan hakim merupakan putusan yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi—karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan saat dan setelah tindak pidana—hakim tidak menjatuhkan pidana/tindakan; instrumen ini menambah jenis putusan dari tiga (bebas, lepas, pemidanaan) menjadi lima dengan tambahan pemaafan hakim dan tindakan (maatregel).

III. Pengaturan dan Kontribusi terhadap Percepatan Perkara

Keadilan restoratif (PERMA No. 1/2024). Penerapannya oleh hakim berlandaskan asas pemulihan keadaan; penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban; tanggung jawab terdakwa; pidana sebagai upaya terakhir (ultimum remedium); konsensualitas; serta transparansi dan akuntabilitas. Pasal 6 ayat (1) membolehkan hakim mengadili berdasarkan keadilan restoratif bila terpenuhi salah satu syarat:

• tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
• tindak pidana merupakan delik aduan;
• ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan;
• perkara dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
• tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Sebaliknya, Pasal 6 ayat (2) membatasinya apabila korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa antarpihak, atau terjadi pengulangan tindak pidana sejenis dalam kurun 3 (tiga) tahun—pengaman penting bagi perkara seperti kekerasan terhadap perempuan. Perdamaian dan kesediaan terdakwa bertanggung jawab menjadi alasan meringankan dan/atau dasar bagi hakim menjatuhkan pidana bersyarat atau pidana pengawasan, sehingga keadilan restoratif tidak menghapus pertanggungjawaban pidana melainkan menghindari perampasan kemerdekaan yang tidak perlu.

Pengakuan bersalah (UU No. 20/2025). KUHAP Baru mengatur tiga ketentuan yang melibatkan pengakuan terdakwa (Pasal 78, 205, 234), namun hanya Pasal 78 yang resmi memperkenalkan plea bargaining sebagai jalur khusus. Pengakuan dilakukan pra-persidangan di hadapan hakim tunggal untuk mencapai kesepakatan tertulis antara penuntut umum dan terdakwa, dengan syarat terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana berancaman maksimal 5 tahun dan wajib didampingi advokat. Materi muatan kesepakatan sekurang-kurangnya meliputi:

1. pernyataan terdakwa mengetahui konsekuensi pengakuan, termasuk pengabaian hak untuk diam dan hak diadili dengan acara pemeriksaan biasa;
2. pernyataan bahwa pengakuan dilakukan secara sukarela;
3. pasal yang didakwakan dan ancaman hukuman yang akan dituntut sebelum pengakuan;
4. hasil perundingan penuntut umum, terdakwa, dan advokat, termasuk alasan pengurangan masa hukuman; serta
5. bukti dilakukannya tindak pidana untuk memastikan terdakwa benar-benar melakukannya.

Apabila pengakuan dinyatakan sah dalam sidang tertentu yang hanya memeriksa keabsahan pengakuan tanpa pokok perkara, perkara dilimpahkan dengan acara pemeriksaan singkat, sehingga memangkas tahapan, waktu, dan biaya secara signifikan. Adapun Pasal 205 dan 234 mengatur pengakuan terhadap dakwaan sebagai kunci prosedural penyederhanaan pemeriksaan, bukan satu-satunya bukti—hakim tetap wajib meyakini kesalahan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pemaafan hakim (Pasal 54 ayat (2) KUHP jo. Pasal 246 KUHAP). Berbeda dari putusan bebas atau lepas, dalam pemaafan hakim kesalahan terdakwa justru telah terbukti; yang ditiadakan hanyalah penjatuhan pidana/tindakan. Instrumen ini memberi hakim ruang menjatuhkan putusan proporsional atas perkara ringan tanpa menambah beban pemasyarakatan, dan berkaitan erat dengan keadilan restoratif karena perdamaian dengan korban dapat menjadi pertimbangan kuat. Secara keseluruhan, ketiga mekanisme berpotensi menurunkan tunggakan perkara (case backlog) dan mengoptimalkan sumber daya peradilan untuk perkara berat.

IV. Tantangan dan Implikasi

Pada pengakuan bersalah, isu utama adalah jaminan kesukarelaan dan perlindungan asas non-self incrimination, yakni hak terdakwa untuk tidak memberatkan dirinya sendiri, mengingat risiko terdakwa mengaku atas kesalahan yang tidak dilakukannya demi keringanan hukuman; pendampingan advokat, keharusan bukti pendukung, dan pengawasan hakim atas keabsahan pengakuan menjadi pengaman (safeguard) krusial.

Pada keadilan restoratif, tantangannya adalah potensi ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku, terutama dalam kekerasan terhadap perempuan dan anak; Komnas Perempuan memberi catatan agar penerapannya tidak merugikan korban yang rentan, dan pembatasan Pasal 6 ayat (2) merupakan respons atas hal ini, meski implementasinya tetap menuntut kepekaan hakim. Pada pemaafan hakim, tantangannya menjaga konsistensi dan menghindari disparitas mengingat luasnya ruang diskresi, sehingga pertimbangan harus jelas, terukur, dan beralasan, serta tetap mempertimbangkan perasaan korban yang tidak memaafkan agar seimbang antara kemanusiaan terhadap pelaku dan keadilan bagi korban.

Tantangan lain bersifat teknis dan kultural: kesiapan aparat, ketersediaan advokat, keselarasan KUHAP Baru dengan peraturan pelaksana, serta pergeseran paradigma dari retributif menuju restoratif dan efisien. Diperlukan harmonisasi peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas penegak hukum dan advokat, serta sosialisasi yang memadai agar ketiga instrumen berjalan efektif tanpa mengorbankan keadilan.

V. Penutup

Kesimpulan. Lembaga pengakuan bersalah, keadilan restoratif, dan pemaafan hakim adalah tiga instrumen pembaruan yang sama-sama mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan orientasi berbeda: pemulihan korban, efisiensi proses melalui pengakuan sukarela, dan keadilan-kemanusiaan dalam penjatuhan putusan. PERMA No. 1/2024 memberi pedoman keadilan restoratif; UU No. 20/2025 melalui Pasal 78, 205, dan 234 menjadi dasar pengakuan bersalah; serta Pasal 54 ayat (2) KUHP jo. Pasal 246 KUHAP mengukuhkan pemaafan hakim sebagai satu dari lima jenis putusan. Ketiganya berpotensi menurunkan tunggakan perkara dan mengurangi beban peradilan, namun penerapannya menuntut pengamanan memadai terhadap hak terdakwa dan perlindungan korban di bawah pengawasan hakim.

Saran. Berdasarkan kajian tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. perlu disusun peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang harmonis untuk menjamin kepastian penerapan ketiga instrumen, termasuk standar operasional yang jelas bagi penegak hukum;
2. perlu peningkatan kapasitas hakim, penuntut umum, dan advokat melalui pelatihan agar penerapannya tetap menjunjung asas peradilan yang adil (fair trial) dan perlindungan korban; serta
3. perlu sosialisasi yang luas kepada masyarakat agar memahami hak dan konsekuensi penyelesaian perkara melalui pengakuan bersalah, keadilan restoratif, maupun pemaafan hakim.

Oleh : Dr. I Ketut Sudira, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar