GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali. Prestasi ini menjadi yang ke-12 kali secara beruntun diraih Kabupaten Buleleng.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda Rapat Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali yang sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra bersama Ketua DPRD Kabupaten Buleleng menerima langsung dokumen hasil pemeriksaan dari Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, di Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6/2026).
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade menunjukkan konsistensi Pemkab Buleleng dalam menjalankan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Capaian tersebut juga mencerminkan kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan.
Bupati Nyoman Sutjidra menilai keberhasilan tersebut harus dijadikan pijakan untuk meningkatkan kinerja, bukan sekadar kebanggaan administratif semata. Ia menekankan pentingnya menjaga semangat perbaikan berkelanjutan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP ke-12 kali ini adalah hasil kerja kita bersama. Namun ini bukan tujuan akhir. Justru harus menjadi motivasi dan energi baru agar kita terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan tata kelola pemerintahan, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin prima dan pembangunan daerah berjalan berkelanjutan,” ujar Bupati.
Menurutnya, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK harus dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah diminta menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan secara serius dan tepat waktu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip good governance sekaligus meminimalkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran daerah.
Pemkab Buleleng juga menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas pengelolaan keuangan sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan yang efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan sistem keuangan yang tertib dan akuntabel, berbagai program pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Buleleng turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Inspektur Daerah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.(adv/gb)
