GATRABALI.COM, BULELENG – Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah melalui pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2026.
Program ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta keberlanjutan pengelolaan keuangan daerah dalam mendukung pembangunan.
Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Buleleng, Gede Sugiartha Widiada menyampaikan bahwa IPKD merupakan kebijakan yang mengacu pada arahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai upaya mengukur capaian pembangunan keuangan secara komprehensif.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memimpin kegiatan sosialisasi IPKD Tahun 2026 sekaligus evaluasi hasil pengukuran IPKD Tahun Anggaran 2024 yang digelar di Ruang Rapat Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng, Selasa, 12 Mei 2026.
Ia menjelaskan bahwa pengukuran IPKD mencakup enam dimensi utama, yakni perencanaan tenaga kerja, hubungan industrial, kesempatan kerja, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kondisi lingkungan kerja, serta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, hasil pengukuran IPKD akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan sektor keuangan daerah.
“Melalui program ini, diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kinerja pembangunan keuangan pada tahun 2026, sekaligus menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan yang lebih terarah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan keuangan yang semakin kompleks.
Selain itu, apresiasi disampaikan kepada tim koordinasi IPKD yang telah mendampingi daerah dalam proses pengukuran dan evaluasi, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal.
Gede Sugiartha Widiada juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang berdampak nyata.(adv/gb)
