GATRABALI.COM, MANGUPURA – Pemerintah Kabupaten Badung memasukkan capaian Aksi Percepatan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) sebagai salah satu indikator penilaian Mangupura Award mulai tahun ini.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat kemandirian pengelolaan sampah sekaligus memperkuat tata kelola data perlindungan sosial berbasis digital.
Hal itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat memimpin Rapat Evaluasi Pelaksanaan PSBS di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (2/7/2026). Rapat dihadiri Sekda IB Surya Suamba serta jajaran perangkat daerah, camat, lurah, dan perbekel.
Bupati menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari laporan administratif, tetapi dari perubahan nyata perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
“Yang paling penting adalah memastikan perubahan benar-benar terjadi di masyarakat. Jika sampah organik dijemput rutin, warga akan terbiasa memilah sampah dari rumah dan membentuk budaya baru,” ujarnya.
Ia juga meminta desa mengalokasikan APBDes untuk mendukung operasional pengelolaan sampah, mulai dari penguatan TPS3R, penyediaan armada angkut, hingga fasilitas pengolahan sampah organik. Penilaian Mangupura Award nantinya mencakup berbagai aspek, termasuk tingkat pemilahan sampah rumah tangga, kinerja TPS3R, keterlibatan desa adat, hingga peran pelaku usaha.
Selain pengelolaan sampah, Pemkab Badung turut mempercepat digitalisasi data perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan pemerintah. Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, hingga pemerintah kecamatan dan desa diminta mempercepat proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan.
Langkah ini juga diiringi dengan percepatan implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna memperkuat transparansi dan akurasi layanan publik di daerah.
Kepala DLHK Badung Made Rai Warastuthi melaporkan bahwa hingga awal Juli 2026, pendataan PSBS telah mencapai 122.951 kepala keluarga atau sekitar 91 persen dari total 134.270 KK di 62 desa dan kelurahan.
“Pendataan ini menjadi pondasi utama untuk memasuki tahap berikutnya, yaitu validasi dan pengawasan. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat, baik melalui penyediaan sarana, edukasi, maupun pembinaan masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil pemetaan sementara, 17 desa/kelurahan masuk kategori sangat baik, 10 kategori baik, 22 kategori menengah, dan 13 wilayah masih menjadi prioritas karena capaian pemilahan di bawah 50 persen.
Saat ini Badung memiliki 47 unit TPS3R dengan kapasitas pengolahan 298,2 ton sampah per hari. Dari total timbulan 876,1 ton per hari, sekitar 70,2 persen atau 614,4 ton telah berhasil dikelola, sementara sisanya terus ditekan melalui penguatan sistem pengelolaan dari hulu ke hilir.
“Target kami adalah mewujudkan Badung mandiri dalam pengelolaan sampah. Seluruh sektor harus bergerak bersama, mulai dari rumah tangga, desa, sekolah, pasar, HOREKA, kawasan pariwisata, hingga pelaku usaha. Semakin besar sampah yang dapat dikelola dari sumbernya, semakin kecil residu yang berakhir di TPA,” kata Kepala DLHK.
Penguatan partisipasi masyarakat juga dilakukan melalui 207 bank sampah aktif, pembinaan di 662 satuan pendidikan dengan lebih dari 99 ribu siswa, serta perluasan penerapan pemilahan sampah di sektor perdagangan, pariwisata, dan perkantoran. Upaya ini diharapkan memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu menuju Badung yang lebih bersih dan berkelanjutan.(nov/gb)
