GATRABALI.COM, KLUNGKUNG – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi, melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, untuk memastikan pelaksanaan pembangunan fisik dan penggunaan anggaran pemerintah di daerah tersebut dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Desa, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Bali,” kata Supendi dalam kunjungan kerjanya ke Nusa Penida, pada 8-9 Juli 2026.
Selain mengunjungi Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kantor Nusa Penida, kunjungan Supendi beserta jajaran, juga mencakup peninjauan kepada penyalur KUR, lokasi pelaksanaan program DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan ke Kantor UPP Nusa Penida, Supendi meninjau rencana pembangunan Terminal Penumpang di Pelabuhan Toya Pakeh yang baru dimulai pada 2026 dan akan dilaksanakan oleh UPP Nusa Penida dalam tiga tahap hingga tahun 2028.
Dari kunjungan ini, pihaknya memberikan catatan terkait penataan area serta arus keluar masuk wisatawan di Pelabuhan Toya Pakeh masih memerlukan perhatian lebih agar lebih tertib dan teratur.
“Nusa Penida merupakan salah satu destinasi wisata kelas internasional, sehingga perlu perspektif internasional dalam pengelolaannya, termasuk pengelolaan terminal penumpang. Pelabuhan Toya Pakeh merupakan salah satu pintu gerbang wisata kelas dunia, sehingga menjadi wajah atau representasi utama pariwisata di Nusa Penida,” ujar Supendi.
Menurut dia, UPP Nusa Penida dapat menjadikan pengelolaan pelabuhan di Batam sebagai “benchmark” dalam pengembangan pelabuhan dan terminal penumpang ke depan. Selain itu, penting dilaksanakan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung peningkatan mutu pelayanan.
Sementara itu, saat penyaluran kepada penyalur KUR, Supendi menyampaikan pola penyaluran KUR dapat menjadi gambaran kondisi perekonomian masyarakat Nusa Penida.
Perekonomian masyarakat setempat, lanjut dia, sangat bergantung pada distribusi bahan kebutuhan pokok, baik sandang, pangan, maupun papan, yang selama ini masih terkendala oleh terbatasnya frekuensi keberangkatan dan kedatangan kapal roro dari Pelabuhan Padang Bai.
“Kelangkaan bahan-bahan kebutuhan pokok menyebabkan harga barang kebutuhan melambung hingga dua kali lipat dari harga semula. Kondisi ini turut menyumbang inflasi yang cukup tinggi,” kata Supendi.
Sementara itu, dalam peninjauan pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa, Supendi mengingatkan pentingnya memperhatikan outcome dan kebermanfaatan dari proyek maupun program yang dibiayai APBN dalam satu hingga dua tahun terakhir.
“Perlu dipastikan bahwa masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari proyek dan program yang telah dilaksanakan,” ujarnya.
Supendi mengatakan memonitor tingkat penyerapan dari pelaksanaan anggaran merupakan salah satu cara untuk menilai keberhasilan pelaksanaan tahun berjalan, namun bukan untuk mengetahui sisi kebermanfaatan yang sesungguhnya.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Kanwil DJPb Provinsi Bali dalam memastikan pelaksanaan anggaran negara di daerah berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan seperti Nusa Penida yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi tersendiri.(nov/gb)
 Provinsi Bali, Supendi, melakukan kunjungan kerja){kind=link}