GATRABALI.COM, DENPASAR –
Pada awal abad ke-15, Majapahit adalah kemaharajaan paling disegani di Nusantara — wilayahnya membentang dari Sumatra hingga Papua, dan namanya digentari hingga Tiongkok. Namun kejayaan sebesar itu ternyata rapuh dari dalam. Dua istana yang seharusnya satu tubuh, barat dan timur, saling menghunus pedang dalam Perang Paregreg. Ketika perang usai, yang tersisa bukan lagi kemaharajaan yang utuh, melainkan puing yang perlahan ditinggalkan satu per satu wilayah taklukannya.
Enam abad kemudian, gaung kegagalan itu terasa relevan bagi lembaga yang menaungi jutaan pewaris peradaban Hindu Nusantara: Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI). Sebagai Majelis Keagamaan Tertinggi umat Hindu di Indonesia,[1] PHDI memikul tanggung jawab yang tidak ringan — menjaga persatuan umat agar tidak terjerumus ke jurang yang sama yang pernah menelan Majapahit. Berikut empat pelajaran sejarah yang patut direnungkan menjelang setiap musim suksesi kepengurusan PHDI.
- Ketika Takhta Terbelah Dua: Paregreg dan Bayang Dualisme
Kisah Paregreg dimulai dari sesuatu yang sepele: dua istana yang sama-sama merasa berhak atas simbol kekuasaan. Wikramawardhana di istana barat, Bhre Wirabhumi di istana timur — keduanya keturunan sah Hayam Wuruk, keduanya punya klaim legitimasi. Perang saudara yang meletus pada 1404–1406 itu menguras kas kerajaan, menewaskan ribuan orang, dan membuat wilayah-wilayah taklukan mulai berhitung untung-rugi berada di bawah panji Majapahit.[2]
Gema serupa sempat terdengar di tubuh PHDI. Lembaga ini pernah dilanda keretakan akibat munculnya klaim kepengurusan ganda, yang salah satunya dipicu oleh putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 431 K/TUN/2023 yang membatalkan legalitas salah satu kepengurusan Pengurus Harian PHDI Pusat.[3] Selama status hukum kepengurusan belum tuntas, bantuan pemerintah pun ikut tersandera, dan umat di lapangan dibuat bingung menentukan rujukan resmi. Sejarah mengajarkan: dua singgasana dalam satu rumah besar bukan tanda kekuatan, melainkan awal dari keretakan yang bisa menjalar ke seluruh sendi organisasi.
- Sepeninggal Sang Pemersatu: Krisis Regenerasi Kepemimpinan
Selama Hayam Wuruk memerintah bersama Mahapatih Gajah Mada, Majapahit nyaris tak tertandingi. Namun kebesaran itu justru menjadi bumerang: begitu keduanya tiada, tak ada lagi figur yang cukup dihormati semua pihak untuk menyatukan kerabat istana. Perebutan takhta yang gagal mencapai mufakat itulah yang akhirnya memuncak dalam Perang Paregreg.[4]
PHDI pun pernah merasakan panasnya dinamika serupa. Pada Mahasabha XII tahun 2021, pemilihan Dharma Adhyaksa, Ketua Sabha Walaka, dan Ketua Umum Pengurus Harian diwarnai kekecewaan sebagian peserta yang menilai mekanisme pemilihan menyimpang dari kesepakatan awal.[5] Padahal, semangat awalnya jelas: pemilihan pengurus PHDI — termasuk anggota Sabha Pandita — semestinya berjalan lewat musyawarah mufakat, bukan lewat manuver kelompok yang saling menjegal.[6] Sejarah Majapahit menunjukkan, kepemimpinan besar yang tidak diwariskan lewat proses regenerasi yang legitimate hanya akan meninggalkan kekosongan — dan kekosongan itu selalu diperebutkan.
- Pedalaman Melawan Pesisir: Ketika Pusat Lupa Merangkul Pinggiran
Majapahit dibangun di atas kekuatan agraris pedalaman Jawa. Tetapi dunia berubah — jalur perdagangan bergeser ke pesisir, dan kekuatan ekonomi baru tumbuh di pelabuhan-pelabuhan yang jauh dari Trowulan. Pusat kekuasaan yang terlambat beradaptasi dengan pergeseran ini pelan-pelan kehilangan cengkeramannya atas wilayah-wilayah yang dulu tunduk padanya.[7]
Hindu Indonesia hari ini jauh lebih beragam dari sekadar Bali. Ada Hindu Jawa dan komunitas Tengger, ada Hindu Kaharingan di pedalaman Kalimantan, ada pula Towani Tolotang yang mengakar kuat dalam adat Bugis di Sulawesi Selatan.[8] Jika kepengurusan PHDI Pusat hanya berputar di satu wilayah atau satu kelompok kepentingan, risikonya sama seperti Majapahit yang melupakan pesisir: daerah-daerah dengan tradisi berbeda merasa tidak terwakili, dan ikatan kebersamaan pun mengendur. Suara ini terus disuarakan kalangan pemerhati Hindu Nusantara menjelang setiap penyelenggaraan Mahasabha PHDI — agar Parisada benar-benar menjadi rumah bersama, bukan rumah segelintir golongan.[9]
- Sibuk di Istana, Lupa pada Rakyat: Ongkos dari Mengabaikan Akar Rumput
Selagi elite Majapahit sibuk memperebutkan takhta di ibu kota, kontrol atas wilayah vasal justru melemah. Daerah-daerah taklukan kehilangan pembinaan ekonomi sekaligus alasan untuk tetap setia — dan ketika kesetiaan itu pudar, kekuasaan pusat pun ikut runtuh bersamanya.[10]
Pelajaran ini semestinya jadi pengingat: kisruh kepengurusan di tingkat pusat tidak boleh mengorbankan pelayanan kepada umat di akar rumput. Perluasan pendidikan berciri khas Hindu lewat program Widyalaya,[11] penguatan ekonomi dharma, dan penyelesaian persoalan sosial-keagamaan di daerah adalah denyut nadi yang menentukan apakah umat benar-benar merasakan kehadiran PHDI.[12] Ketika elite terus bertikai, yang paling dirugikan bukan mereka yang berebut kursi, melainkan umat yang kehilangan arah bimbingan dan pelayanan.
Menulis Ulang Akhir Cerita
Majapahit tidak runtuh dalam semalam. Ia runtuh lewat rangkaian pilihan kecil yang salah: takhta yang dibiarkan terbelah, suksesi yang gagal disepakati bersama, pusat yang lupa merangkul pinggiran, dan elite yang sibuk dengan dirinya sendiri. Empat pelajaran ini bukan sekadar romantisme sejarah — ia adalah peringatan yang masih relevan bagi lembaga mana pun yang mengemban amanah menyatukan umat, termasuk PHDI.
Bedanya, PHDI hari ini punya sesuatu yang tidak dimiliki Majapahit di masa senjakalanya: catatan sejarah untuk belajar. Pertanyaannya, apakah pelajaran itu akan benar-benar dipetik, atau justru diulang begitu saja — hanya dengan latar zaman yang berbeda.
[1]Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, “Memulihkan Marwah PHDI: Menata Arsitektur Tri Angga dan Revitalisasi Majelis Tertinggi Umat Hindu,” BaliNews.id, 12 Agustus 2026, https://balinews.id/memulihkan-marwah-phdi-menata-arsitektur-tri-angga-dan-revitalisasi-majelis-tertinggi-umat-hindu/.
[2]“Perang Paregreg: Penyebab, Kronologi, dan Dampak,” Kompas.com, 17 Juni 2023, https://regional.kompas.com/read/2023/06/17/075500678/perang-paregreg–penyebab-kronologi-dan-dampak?page=all.
[3]“Solusi: Mahasabha Luar Biasa Soal Dualisme PHDI Pusat,” Atnews.id, 27 Juni 2024, https://atnews.id/portal/news/22178/solusi-mahasaba-luar-biasa-soal-dualisme-phdi-pusat.
[4]Slamet Muljana, Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara (Yogyakarta: LKiS, 2005), dikutip dalam “Sejarah Perang Paregreg: Awal Runtuhnya Kerajaan Majapahit,” Tirto.id, 27 Januari 2021, https://tirto.id/sejarah-perang-paregreg-awal-runtuhnya-kerajaan-majapahit-f9CB.
[5]“Mahasabha PHDI XII, Pro Hindu Nusantara Merasa Dicurangi Kubu KOTA,” Fajar Badung, 31 Oktober 2021, https://fajarbadung.com/mahasabha-phdi-xii-pro-hindu-nusantara-merasa-dicurangi-kubu-kota/15949/2021/.
[6]“Merangkul Semua Etnis dan Semua Wilayah di Indonesia,” Śraddha, 1 November 2021, https://craddha.com/merangkul-semua-etnis-dan-semua-wilayah-di-indonesia/.
[7]“Mengapa Majapahit Runtuh? Telusuri Akar Masalah Kerajaan Terbesar Nusantara Ini,” Prokal.co, 22 Agustus 2025, https://www.prokal.co/nasional/1776467909/mengapa-majapahit-runtuh-telusuri-akar-masalah-kerajaan-terbesar-nusantara-ini.
[8]“Memahami Agama Hindu di Indonesia: Sejarah, Ajaran, dan Relevansi Kontemporer,” Keluarga Mahasiswa Hindu BINUS, 12 September 2025, https://student-activity.binus.ac.id/kmh/2025/09/12/memahami-agama-hindu-di-indonesia-sejarah-ajaran-dan-relevansi-kontemporer/; lihat juga Hasse J., “Kebijakan Negara terhadap Agama Lokal ‘Towani Tolotang’ di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan,” Jurnal Government and Politics 1, no. 1 (2010), http://dx.doi.org/10.18196/jgp.2010.0009.
[9]“Menuju Mahasabha PHDI, Puskor Hindunesia: Kembalikan Parisada Sebagai Pemersatu Umat,” Tribun Bali, 8 Agustus 2026, https://bali.tribunnews.com/denpasar/602810/menuju-mahasabha-phdi-puskor-hindunesia-kembalikan-parisada-sebagai-pemersatu-umat.
[10]“Menguak Sebab Runtuhnya Kerajaan Majapahit dan Mataram,” Jateng Kita, 17 Januari 2026, https://jatengkita.id/histori/runtuhnya-kerajaan-majapahit-dan-mataram/.
[11]Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia, “Pendidikan Widyalaya dan Upaya Pembangunan SDM Hindu,” KMHDI.org, 21 Maret 2024, https://kmhdi.org/pendidikan-widyalaya-dan-upaya-pembangunan-sdm-hindu/.
[12]“Program Umum,” Parisada Hindu Dharma Indonesia, diakses 22 Agustus 2026, https://parisada.or.id/program-umum/.
Oleh : Dr. I Ketut Sudira, SH.,MH
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
Dosen Fakultas Hukum Undiknas Denpasar (gatrabali)
