GATRABALI.COM, BANGLI — Pemerintah Kabupaten Bangli kembali menjadi tujuan studi banding daerah lain dalam penguatan tata kelola pemerintahan. Kali ini, Pemkab Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari pola penataan perangkat daerah yang diterapkan di Bangli, Selasa (14/4/2026).
Rombongan Mamuju Tengah dipimpin Bupati Dr. H. Arsal Aras, SE., M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. H. Askary, S.Sos., M.Si., Sekretaris Daerah, serta unsur DPRD. Kedatangan mereka diterima Wakil Bupati Bangli I Wayan Diar, S.ST. Par., di Ruang Rapat Bupati Bangli.
Dalam kesempatan tersebut, Wabup Bangli menyampaikan bahwa penataan perangkat daerah merupakan langkah penting untuk memastikan birokrasi berjalan lebih efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ia menekankan bahwa penguatan struktur organisasi pemerintah daerah harus diarahkan pada efisiensi kerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik, bukan sekadar perubahan administratif semata.
“Intinya bagaimana perangkat daerah bisa bekerja lebih tepat sasaran, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan maksimal,” ujar Wayan Diar.
Sementara itu, Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menilai pengalaman Bangli dalam melakukan penataan kelembagaan menjadi referensi penting bagi daerahnya dalam mendorong transformasi birokrasi.
Ia mengatakan, ada sejumlah aspek yang menjadi perhatian, mulai dari penyesuaian struktur organisasi, penempatan ASN berbasis kompetensi, hingga upaya efisiensi anggaran agar lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah.
Diskusi antara kedua pemerintah daerah juga berlangsung intensif, dengan pertukaran informasi terkait tantangan implementasi reformasi birokrasi di lapangan, termasuk sinkronisasi regulasi dan pelaksanaan teknis.
Melalui kunjungan ini, Pemkab Mamuju Tengah berharap dapat mengadopsi pengalaman dan praktik baik dari Bangli untuk mempercepat pembenahan sistem pemerintahan di daerahnya.
Kegiatan kemudian ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama antar daerah dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.(ri/gb)
