GATRABALI.COM, DENPASAR – Bank Indonesia (BI) bersama Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) terus mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi pangan guna menjamin kelancaran pasokan, meningkatkan produktivitas, serta menjaga kestabilan harga pangan.
Melalui kerja sama lintas sektor ini, diharapkan ketahanan pangan nasional dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan efisiensi sektor pangan semakin meningkat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Balinusra 2025 yang dilaksanakan oleh BI dan TPIP-TPID wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, serta Nusa Tenggara Timur, bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Denpasar 23 Mei 2025.
GNPIP kali ini mengusung tema “Sinergi dan Inovasi untuk Meningkatkan Produksi dan Ketahanan Pangan sebagai Dukungan terhadap Asta Cita Nasional dan Stabilitas Harga di Balinusra”. Program ini merupakan kolaborasi strategis yang turut melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, serta Badan Pangan Nasional.
Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI, Aida S. Budiman, menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi dan berbagai terobosan yang dilakukan TPIP dan TPID Balinusra dalam menjaga stabilitas harga pangan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan produktivitas pertanian dari sisi sarana produksi dan Luas Tambah Tanam (LTT), serta integrasi dengan program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Strategi juga mencakup kerjasama antar daerah dan pelaku usaha melalui skema Kerja Sama Antar Daerah (KAD). Hasilnya, inflasi wilayah Balinusra pada April 2025 tercatat sebesar 2,06% secara tahunan, mencerminkan efektivitas pengendalian harga di tengah meningkatnya konsumsi saat momen keagamaan dan tingginya permintaan dari sektor pariwisata,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan perlunya memperkuat sinergi yang telah terbangun untuk terus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi antar TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota guna menghadapi ketergantungan pasokan pangan dari luar wilayah.
Menurutnya, kerja sama tidak hanya bersifat antar pemerintah (G2G), tetapi juga perlu diperluas dalam bentuk kemitraan bisnis (B2B) yang melibatkan BUMD, pelaku swasta, serta sektor pariwisata.
“Sebagai contoh, di Bali telah dijalin kemitraan antara Perumda dan industri perhotelan untuk mendukung produk pangan lokal dan memangkas rantai distribusi,” ujarnya.
Wilayah Balinusra yang sangat bergantung pada sektor pariwisata menghadapi tantangan spesifik dalam hal kestabilan harga pangan, karena adanya lonjakan kebutuhan baik dari wisatawan maupun untuk keperluan upacara adat. Hal ini diperparah oleh terbatasnya infrastruktur logistik, terutama di NTB dan NTT, serta menyusutnya lahan pertanian dan kendala regenerasi petani. Untuk menjawab tantangan tersebut, GNPIP 2025 menegaskan fokus pada penguatan pasokan pangan lokal, peningkatan luas tanam, serta peningkatan hasil pertanian melalui dukungan sarana produksi.
Kegiatan GNPIP juga dirangkai dengan rapat koordinasi TPIP dan TPID Balinusra yang dipimpin oleh Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian.
Ia menyoroti perlunya efisiensi sistem logistik pangan guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga. Rapat ini dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari kementerian dan pemerintah daerah, dan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, seperti optimalisasi kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), pemanfaatan lahan tidur, pemberdayaan generasi petani muda, penggunaan teknologi untuk mengurangi risiko gagal panen, penguatan pasar induk, serta pembentukan ekosistem kemitraan antara produsen dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program MBG.(ism/gb)
 terus mempercepat pelaksanaan program pengendalian inflasi pangan){kind=link}