GATRABALI.COM, DENPASAR – Komitmen kuat dalam mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terus diperlihatkan Pemerintah dan lembaga keuangan di Bali.
Hal ini tampak dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran KUR Tahun 2025 untuk wilayah Jawa II, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Denpasar, Kamis (6/11/2025).
Rakor yang menjadi penutup rangkaian roadshow nasional tersebut dipimpin oleh Wakil Menteri Kementerian Koperasi dan UKM, Helvi Moraza, serta dihadiri oleh Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Riza Damanik, Deputi Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP, Iwan Taufiq Purwanto, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, dan Kadis Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, bersama 15 lembaga keuangan, 3 lembaga penjamin, dan 5 dinas terkait.
Dalam sambutannya, Erwin Soeriadimadja menegaskan bahwa Bali menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat dengan pertumbuhan 5,88 persen (yoy) pada triwulan III 2025, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi Bali. Lebih dari 97 persen unit usaha di Bali adalah pelaku UMKM, dan dominasi kredit mikro mencapai 40,93 persen dari total kredit UMKM,” ungkapnya.
Hingga September 2025, penyaluran KUR di Bali tercatat mencapai Rp8,03 triliun. Meskipun capaian ini menunjukkan tren positif, Erwin mengakui masih ada tantangan dalam tiga aspek besar, yakni kapasitas dan perilaku pelaku usaha, akses pembiayaan dan kelembagaan, serta keberlanjutan ekosistem ekonomi daerah.
Untuk menjawab hal tersebut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor yang dilandasi prinsip 3C: Commitment, Collaboration, dan Communication.
“Bank Indonesia Bali akan terus memperkuat peran UMKM melalui pendampingan, fasilitasi pembiayaan, digitalisasi transaksi lewat QRIS, serta memperluas akses pasar hingga ke level global,” imbuhnya.
Sementara itu, Kadis Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, menyoroti tantangan klasik yang masih dihadapi pelaku UMKM seperti literasi keuangan, kualitas debitur, dan minimnya transformasi digital.
Menanggapi hal tersebut, Wamen Kemenkop UKM Helvi Moraza menggarisbawahi delapan fokus kebijakan pembiayaan KUR ke depan, mulai dari penyusunan aturan pelaksanaan, penguatan kapasitas UMKM, pemanfaatan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif, hingga kolaborasi riset dan inovasi dengan berbagai lembaga termasuk Bank Indonesia dan BRIN.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Bank BPD Bali, yang berhasil menyalurkan 61 persen KUR ke sektor produksi serta 51,34 persen kepada penerima perempuan, mencerminkan inklusivitas pembiayaan yang semakin kuat.
Rakor ini juga menjadi ruang diskusi terbuka antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha untuk menyempurnakan strategi penyaluran KUR di akhir 2025 serta proyeksi tahun 2026.
“Sinergi ini bukan hanya soal penyaluran pembiayaan, tapi bagian dari transformasi menuju ekonomi Bali yang hijau, inklusif, dan berdaya saing global,” tutup Erwin.(ism/gb)
 terus diperlihatkan Pemerintah dan lembaga keuangan di Bali.){kind=link}