GATRABALI.COM, DENPASAR – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali mengapresiasi pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelar serentak secara nasional pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Acara yang juga dirangkaikan dengan peluncuran Kredit Program Perumahan (KPP) ini dinilai menjadi langkah strategis dalam memperluas inklusi keuangan dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk di Bali.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025, dengan minimal 60 persen diarahkan ke sektor produksi.
Selain itu, pemerintah juga memperkenalkan program Kredit Program Perumahan (KPP) senilai Rp130 triliun, di mana Rp117 triliun difokuskan pada dukungan pembiayaan UMKM pengembang perumahan dan kontraktor, sementara sisanya dialokasikan untuk pembangunan serta renovasi rumah.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, yang hadir secara daring bersama Gubernur Bali, BPD Bali, dan perwakilan lembaga keuangan lainnya, menilai kebijakan ini merupakan sinergi lintas kementerian, lembaga, dan perbankan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mendorong financial inclusion dan memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
“Program KUR dan KPP ini menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih kuat, inklusif, dan tangguh. Bali punya potensi besar untuk memperluas manfaat program ini, terutama dalam mendukung UMKM di sektor produktif,” ujar Erwin.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Bali, penyaluran KUR di wilayah Bali sepanjang Januari–Agustus 2025 mencapai Rp7,04 triliun dengan 99.539 debitur. Penyaluran tertinggi tercatat di Kota Denpasar (Rp1,17 triliun; 12.285 debitur), Kabupaten Badung (Rp1,13 triliun; 12.591 debitur), dan Kabupaten Gianyar (Rp1,03 triliun; 13.019 debitur).
Sementara itu, Kabupaten Buleleng mencatat jumlah debitur terbanyak yakni 17.945 orang dengan total penyaluran Rp855 miliar.
Dalam kegiatan tersebut, juga dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan akad KUR oleh perbankan kepada perwakilan pelaku UMKM di Bali. BI Bali memberikan apresiasi kepada BPD Bali, Bank Mandiri Taspen, serta seluruh lembaga perbankan yang turut menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha lokal.
Erwin menambahkan, sebagian besar penyaluran KUR di Bali saat ini masih terserap di sektor perdagangan dan jasa, sejalan dengan karakteristik ekonomi Bali sebagai destinasi wisata dunia.
“Ke depan, perbankan diharapkan dapat mendorong pemanfaatan KUR ke sektor pertanian dan industri pengolahan, agar struktur ekonomi Bali semakin seimbang dan berdaya saing,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi semua pihak untuk memperluas akses pembiayaan, memperkuat kapasitas kewirausahaan, dan membangun rantai nilai yang kuat dari hulu ke hilir.
“BI Bali berkomitmen terus bersinergi dengan pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan pelaku usaha untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat kemandirian UMKM, dan memastikan pertumbuhan ekonomi Bali tetap inklusif serta berkelanjutan,” tegas Erwin.
Pertumbuhan ekonomi Bali pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 5,95 persen (yoy). Hasil survei rutin BI menunjukkan optimisme tinggi masyarakat terhadap prospek ekonomi daerah, dan pertumbuhan ini diperkirakan terus berlanjut pada triwulan berikutnya.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor perbankan, program KUR dan KPP diharapkan mampu memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil, memperkuat sektor produksi, serta menjaga daya saing ekonomi Bali di tengah dinamika nasional dan global.(ism/gb)
 Provinsi Bali mengapresiasi pelaksanaan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR)){kind=link}