GATRABALI.COM, MANGUPURA – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memaparkan penjelasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 beserta tiga Raperda strategis lainnya.
Penyampaian tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026–2027 di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Kamis, 29 Oktober 2026.
Rapat dipimpin Pimpinan DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, anggota DPRD Badung, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pimpinan instansi vertikal, jajaran direksi perusahaan daerah, serta tenaga ahli DPRD Badung.
Dalam kesempatan itu, Bupati Adi Arnawa menjelaskan empat Raperda yang diajukan, meliputi Raperda APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, serta Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Bupati Adi Arnawa menekankan bahwa penyusunan Rancangan APBD 2027 mengutamakan prinsip kehati-hatian, diarahkan pada program prioritas, dan berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah ditargetkan lebih dari Rp11 triliun. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp10 triliun dan pendapatan transfer lebih dari Rp729 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan mencapai lebih dari Rp13 triliun, yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Untuk mendukung pembangunan daerah, Pemkab Badung mengarahkan anggaran pada sejumlah sektor prioritas. Alokasi pendidikan mencapai 20,05 persen dari total belanja daerah, sedangkan infrastruktur strategis mendapat porsi sebesar 54,14 persen.
Program prioritas lainnya mencakup pelestarian adat dan budaya, peningkatan pelayanan kesehatan, pengembangan UMKM, serta pemberian bantuan dana pada hari raya keagamaan bagi kepala keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5 juta. Kebijakan bantuan tersebut ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Pada sektor penyertaan modal, Pemkab Badung mengusulkan tambahan modal sebesar Rp150 miliar secara bertahap selama periode 2027–2029 kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama. Penyertaan modal ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan air bersih.
Pemkab Badung juga mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp150 miliar kepada PT Jamkrida Bali Mandara untuk memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Sementara itu, pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan regulasi di tingkat pusat, termasuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Penyesuaian ini diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Bupati Adi Arnawa turut menyampaikan apresiasi terhadap sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap kerja sama tersebut terus ditingkatkan agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan optimal di tengah tantangan dan dinamika perekonomian global.
“Semoga kolaborasi dan kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan ditingkatkan sehingga program kerja pembangunan daerah dapat bersama kita laksanakan untuk menjawab atas berbagai tantangan dan dinamika perekonomian global yang semakin kompleks, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada program prioritas, serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Setelah rapat paripurna, Bupati Badung juga menyampaikan keyakinannya bahwa pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian sekaligus mendorong peningkatan PAD Kabupaten Badung.
“Astungkara kalau ini melihat perkembangan kebijakan kami ini dengan mendorong infrastruktur ini yang merupakan sebagai satu gateway daripada perekonomian kita di Badung ini, saya kira saya sangat optimis sekali. Saya sangat optimis sekali pendapatan PAD Badung akan semakin tahun akan semakin meningkat, semakin banyak kita akan buat program dan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat Badung,” ujar Adi Arnawa.
Pemkab Badung berharap keempat Raperda tersebut dapat dibahas secara menyeluruh dan memperoleh persetujuan bersama dalam masa persidangan ini demi kepentingan masyarakat di Gumi Keris.(nov/gatrabali)
 tentang APBD Tahun Anggaran 2027){kind=link}