GATRABALI.COM, JEMBRANA – Efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Jembrana.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jembrana tergolong kecil dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali.
Salah satu dampak nyata dari keterbatasan anggaran tersebut adalah terhambatnya perbaikan infrastruktur jalan.
Dari total panjang jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jembrana sepanjang 1.003,74 kilometer, hanya sekitar 789,53 kilometer yang berada dalam kondisi baik dan sedang. Sisanya, sepanjang 214,21 kilometer, masih dalam kondisi rusak ringan hingga rusak berat.
Menanggapi hal ini, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, Kadis PUPRPKP I Wayan Sudiarta, serta jajaran terkait turun langsung meninjau beberapa titik jalan rusak pada Kamis, 10 April 2025.
Lokasi yang ditinjau antara lain ruas jalan di Desa Yeh Sumbul dan di Banjar Pangkung Slepa, Desa Medewi.
“Di tengah situasi efisiensi anggaran dan kondisi keuangan yang tidak mudah, kita tetap berupaya memenuhi aspirasi masyarakat,” ujar Bupati Kembang Hartawan saat meninjau lokasi.
Sebagai langkah konkret mengatasi kendala anggaran, Bupati Kembang Hartawan mengusulkan pendekatan kolaboratif antar kabupaten/kota di Bali.
Ia berencana meminta sebagian hasil Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang diperoleh Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar — daerah yang memiliki potensi pendapatan besar dari sektor pariwisata — untuk dialokasikan sebagai Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi Jembrana.
“Kita akan berupaya melakukan pendekatan dengan meminta Bantuan Keuangan Khusus ke Kabupaten Badung, Gianyar, dan Denpasar dari hasil bagi pajak hotel dan restoran,” ungkapnya.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya bagi kabupaten yang memiliki keterbatasan anggaran seperti Jembrana. (gus/gb)
